PEKANBARU, RiauAktual.com - Dengan diberlakukannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kota Pekanbaru, kalangan DPRD minta agar masyarakat pemegang kartu BPJS diterima dengan baik di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS ini. Sebab, masih ada keuhan yang sampai ke telinga DPRD dari warga tentang rumitnya prosedur pelayanan kesehatan untuk pemegang kartu BPJS ini.
Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Drs Esweli, yang membidangi kesehatan, mengakatan, tak ada alasan bagi rumah sakit untuk membedakan masyarakat pemegang kartu BPJS sebagai mutasi dari kartu Jamkesmas, Jamkesda, maupun Jamsostek.
"Kita harapkan jangan dibeda-bedakan antara si miskin dan si kaya. Karena tak ada yang ingin sakit, penyakit itu tentu musibah yang dalam penanganannya perlu dikedepankan rasa kemanusiaan, bukan materil semata," ungkap Esweli, saat dikonfirmasi di DPRD Kota Pekanbaru, Rabu (12/2/2014).
Dikatakan Politisi Partai Gerindra ini, karena BPJS ini merupakan program pemerintah, dimana biaya pengobatan bagi pemegang kartu BPJS ditanggung pemerintah, maka rumah sakit dminta tidak melakukan pungutan lain dengan dalih apapun yang nantinya memberatkan masyarakat.
"Ada informasi katanya sulit mendapatkan pelayanan kesehatan bagi pemegang kartu BPJS ini, prosedurnya panjang, pelayanannya pun sulit, kita minta agar hal ini tidak terjadi," tegas Esweli.
Ditambahkan Esweli, seluruh pelayanan medis di Kota Pekanbaru diharapkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien, sebab seluruh biaya pengobatannya sudah ditanggung pemerintah melalui Program BPJS.
"Saya tidak mau dengar lagi adanya penolakan pasien, saya mohon layani masyarakat dengan baik, Komisi III akan tetap mengawasi BPJS di Kota Pekanbaru ini," pungkasnya. (rrm)