PEKANBARU, RiauAktual.com - Belum disahkannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 hingga bulan kedua tahun ini, nampaknya membuat Pemerintah Kota (pemko) Pekanbaru mulai resah. Pasalnya, selain menghambat program dan kegiatan Pemko, juga membuat pembayaran gaji pegawai Harian Lepas (THL) menjadi tersendat.
Untuk itu Pemko melalui Walikota Pekanbaru Firdaus MT, meminta DPRD Kota Pekanbaru segera menggesah pengesahan APBD 2014.
"Kita bisa saja menggunakan anggaran APBD tahun sebelumnya jika hal ini masih berlarut-larut, tapi kebersamaan antara pihak eksekutif dan legeslatif-lah yang kita inginkan," kata Wako.
Menurut Wako, belum disahkannya APBD 2014 tentu mengganggu jalannya program dan kegiatan Pemko yang telah dirancang, belum lagi terhalangnya pencairan gaji pegawai, guru serta honorer yang berasal dari APBD.
"Maka kita sangat berharap DPRD segera menggesa pengesahan ini, karena sudah sampai pada tahap menghambat jalannya kegiatan yang berdampak pada lesunya pergerakan roda ekonomi di Pekanbaru," terang Wako.
Ketika disinggung mengenai keterlambatan pengesahan akibat telah dua kali rapat paripurna pengesahan APBD gagal disebabkan tidak kuorum, Wako meminta agar DPRD segera menjalankan perannya sebagai legislator dengan baik.
"Kita ingin hubungan antara eksekutif dengan legislatif tetap terjalin dengan baik, maka mari bersama-sama menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai mana mestinya, sehingga tidak menghambat proses pembangunan di Pekanbaru," harap Wako.
Pemko juga belum memutuskan akan mengambil langkah lain bila DPRD tetap belum mengesahkan APBD hingga pertengahan Februari ini.
"Kita harap kepada dewan, mari kita satukan pemikiran. Karena berlarut-larutnya pengesahan APBD ini akan mempengaruhi ekonomi masyarakat Pekanbaru. Kita lihat saja perkembangannya bagaimana," tutup Wako. (ver)