PEKANBARU, RiauAktual.com - Guna mengantisipasi kemacetan yang mulai melanda Kota Pekanbaru, pemerintah diminta untuk melakukan langkah antisipasi sejak dini. Sebab, diprediksikan nantinya kondisi kemacetan di Kota Pekanbaru akan melebihi kemaetan yang terjadi di Kota Jakarta saat ini.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Fadri AR, menyebut kondisi kemacetan yang bertambah parah ini bisa nampak secara nyata di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Bertuah.
Mulai dari Jalan Tuanku Tambusai, Jalan KH Ahmad Dahlan (Pelajar), Jalan A Yani, Jalan Riau, Jalan Soebrantas, beberapa ruas di Jalan Sudirman dan jalan-jalan lainnya hampir semuanya dilanda kemacetan di waktu-waktu tertentu.
"Saya menawarkan solusi kepada pemerintah, dengan membatasi kendaraan di setiap rumah. Terutama PNS dan pengusaha. Pembatasannya setiap rumah hanya diperbolehkan satu hingga dua mobil saja. Begitu juga dengan sepeda motor," kata Fadri, Jumat (24/1/2014).
Menurut Fadri, hal ini sudah boleh mulai digecarkan karena sekarang banyak pejabat di Riau, khususnya Pekanbaru memiliki kendaraan hingga 5 mobil di rumah. Termasuk pengusaha di dalamnya.
"Jadi pembatasan ini diatur dalam Perwako. Sehingga dasarnya kuat dan bagi yang melanggar ada sanksi. Namun khusus kepala daerah bisa lah tiga. Karena ada mobil plat merah," katanya.
Pembatasan kendaraan ini harus dilakukan pemerintah dari sekarang. Jika tidak dikhawatirkan kemacetan akan semakin parah lagi. Apalagi sampai sekarang, belum ada ekspos dari pemerintah tentang penambahan titik-titik jalan di Kota Pekanbaru. Yang ada, jalan yang sudah ada diperbaiki karena rusak.
Politisi PKS ini juga mengatakan, dampak kemacetan ini akan berpengaruh ke beberapa hal yang mendasar. Mulai dari ekonomi, psikologi dan lainnya. Memang sekarang belum terlalu terlihat, tapi beberapa tahun ke depan sudah pasti jelas.
"Ini bisa terealisasi harus ada kerjasama dengan pihak lain. Seperti pengusaha mobil, dealer dan lainnya," sebutnya.
Fadri juga menyinggung kinerja Dishubkominfo ke depannya. Terutama dalam mengeluarkan Amdalalin. "Amdalalin jangan main-main, kalau tidak lolos, jangan dipaksakan. Kalau ada investor yang mau berinvestasi, harus sesuai ketentuan. Saya khawatir, jika tidak dari sekarang pemerintah serius, akan semakin parah," terangnya. (rrm)