PEKANBARU, RiauAktual.com - Sejumlah warga di RT 03 RW 08 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan mengadu ke Anggota DPRD Kota Pekanbaru, bahwa warga mencium adanya penyelewengan pembagian Beras Miskin Daerah (raskinda) oleh Ketua RT 03 dan pihak kelurahan.
Salah seorang warga Budhi Hidayat, dalam pengaduannya mengatakan, diduga RT 03 telah merugikan hak warga miskin. Dimana Ketua RT 03 atas nama Junaidi dalam pembagian raskinda kepada orang yang mampu dan sedikit sekali kepada orang miskin.
"Ada indikasi melakukan penipuan terhadap warga dengan sesuka hatinya, menjual raskinda dengan harga 25 ribu, padahal gratis. Bahkan menjual Raskin 4 ribu perkilonya, padahal raskin itu hanya 1.800 per kilo," kata Budhi kepada anggota DPRD Kota Pekanbaru.
Warga lainnya Marwan, yang mewakili warga lainnya merasa dzalimi oleh ketua RT tersebut. Kepada Dewan Budhi meminta agar segera menindak aparatur pemerintah yang menyelewengkan jabatan demi kemakmuran warga di RW 13 Kelurahan Tuah Karya ini.
"Kami dan tokoh-tokoh masyarakat sudah pernah mengingatkan ketua RT ini, namun ternyata tidak digubris, Maka kami mengadukan ini ke anggota DPRD Kota Pekanbaru," terangnya.
Mnenanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Kamaruzaman, mengatakan atas pengaduan sejumlah warga untuk mendesak pengusutan dugaan penyelewengan penyaluran raskinda di Kelurahan Tuah Karya ini, yang perlu adalah evaluasi terhadap kinerja aparat pemerintahan di tingkat kelurahan, bahkan meminta agar walikota dapat mengevaluasi lurah dan RT yang bersangkutan.
"Kita sayangkan jika program nasional untuk rakyat miskin masih saja diselewengkan. Artinya, program ini tidak berjalan secara maksimal diakibatkan banyaknya KKN yang terjadi di sektor yang menjalankan program tersebut, kita minta ini dievaluasi," kata Kamaruzaman.
Kamaruzaman meminta oknum aparatur pemerintah yang terindikasi menyelewengkan program untuk rakyat miskin ditindak oleh Pemko Pekanbaru dengan cara menonaktifkannya.
"Kita berharap agar Sekko meminta klarifikasi terhadap lurah Tuah Karya, karena ketika masih ada penyelewengan bantuan untuk rakyat miskin tentu permasalahan tersebut perlu disikapi," pintanya.
Ketua RT 03 Junaidi, saat dikonfirmasi melalui selulernya mengatakan, bahwa tidak ada raskinda yang ditetapkan pemerintah gratis, dijual. Dirinya menyebut bahwa untuk menjemput ke kelurahan, pihaknya memerlukan tenaga bongkar muat dan operasiona.
"Berasnya ada 60 karung berat 900 kilo, tak mungkin saya angkut sendri tentu pakai bantuan. Maka warga yang ambil beras memberikan sumbangan suka rela 5 ribu hingga 10 ribu perorang dan itu tidak saya minta tapi diberikan secara suka rela," ujarnya.
Orang-orang yang mengadu tersebut, kata Junaidi, merupakan warga lain RT di RW 08. Dimana, pendataan warga untuk memperoleh raskinda ini dilakukan sekitar 4 tahun silam, saat ini RT tersebut telah dimekarkan maka Ketua RT menunjuk warganya yang ditetapkan mendapatkan raskinda.
"Itulah sebenarnya terjadi, kalau raskin dijual 1.600. Itu pun warga saya tak mau dikasih kupon, mereka minta diambilkan ke lurah. Jadi apa yang saya lakkan sudah sesuai dengan aturan," pungkasnya. (rrm)