PEKANBARU, RiauAktual.com - Pihak DPRD Pekanbaru menilai masih banyak Peraturan Daerah (Perda) di Pekanbaru, yang tidak berjalan alias mandul selama 2013. Kondisi ini disebabkan beberapa faktor, satu di antaranya karena Satker terkait tidak menjalankan sebagaimana mestinya.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Kamaruzaman SH, kesalahan tidak berjalannya Perda tersebut, bukan semata-mata karena Walikota Pekanbaru. Tapi Satker dan SKPD, yang sudah diberikan wewenang untuk menjalankannya yang tidak amanah dalam mengemban tugas.
"Makanya Satker yang harus dievaluasi. Kenapa sampai tidak dijalankan Perda tersebut, apa kendalanya. Sebab, tidak mudah melahirkan Perda ini, butuh waktu dan biaya yang besar," sebut Kamaruzaman, Senin (30/12/2013).
Dikatakan Politisi Partai Demokrat ini, Perda tidak hanya mandul, tapi juga sebagian ada yang tidak efektif. Kebanyakan Perda yang tidak efektif itu dari sektor perizinan.
"Jadi, masih banyak PR Pemko untuk tahun 2014 nanti. Selain Perda mandul, ada juga yang tak efektif," tambah politisi Demokrat ini.
Hal senada juga disebutkan anggota Komisi I lainnya, Muhammad Navis SE. Diterangkannya, Perda yang mandul tersebut diantaranya Perda Walet, IMB, Sampah, Sumur Resapan dan Perda Tata Ruang. Namun yang paling parah dan nihil PAD-nya, Perda Walet.
Jika dikalkulasikan, sebut politisi PBB ini, Perda yang ada di Kota Pekanbaru saat ini masih banyak tidak berfungsi dan tidak berjalan semestinya. Kondisi ini mengecewakan wakil rakyat selama ini, karena sulitnya membahas dan mengesahkan Perda itu.
Seharusnya PAD yang masuk di tahun 2013 ini, bisa ditingkatkan lebih besar, jika semua Perda bisa berjalan sesuai yang diharapkan.
"Saat ini masih ada kebocoran di mana-mana. Kita melihat di Pekanbaru ini, aturan yang dibuat itu secara terang-terangan dilanggar, kita masih sering kecolongan, seperti Perda yang di bawah Dinas Tata Ruang, Dinas PU, dan Dinas Kebersihan," tambahnya.
Navis menilai kinerja beberapa dinas ini masih buruk, karenanya Pemko Pekanbaru ke depan diminta untuk mengevaluasi kinerja beberapa dinas tersebut.
"Ya, saat ini masih ditemukan beberapa kebocoran soal realisasi pelaksanaan Perda di Pekanbaru. Hal ini disebabkan penerapannya di lapangan kurang pengawasan," tukasnya.
"Kita yang memang membidangi perizinan, berharap ke depannya tidak terjadi lagi. Kita harapkan ditingkatkan pengawasannya di lapangan. Sehingga kebocoran PAD tidak terjadi," sambung Navis lagi. (rrm)