PEKANBARU, RiauAktual.com - Meski terbilang lambat, namun Walikota Pekanbaru Firdaus MT, meminta Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai sudah bisa dimulai.
Meski dikuinya ini dilakukan secara bertahap, namun sedikit mendapat titik terang. Karena sebagian wilayah di Kabupaten Siak sudah bisa dilakukan pembangunan secara bertahap.
Wako meminta biaya pembangunan bertahap ini bisa menggunakan anggaran sharing antara Pemprov Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan APBN.
"Untuk di Indonesia persoalannya adalah masalah lahan, walaupun tadi kita sudah dapat informasi Kementerian PU sudah menganggarkan Rp3 triliun lebih. Sebenarnya persoalan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah dianggarkan Kementerian PU sudah dianggarkan tahun 2010, dengan anggaran Rp140 miliar, namun sampai hari ini belum tuntas," kata Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT, Rabu (18/12/2013) menjelaskan hasil pertemunnya pada rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera, di Hotel Labersa.
Namun disampaikan Wako, dalam akhir-akhir ini pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai sudah ada kemajuan dibagian Kabupaten Siak. Harapan Pemko Pekanbaru tentunya fokus pembangunan tol seperti jalan tol di Bali dengan dibangun oleh anggaran daerah.
"Tol di Bali itu sharing antara Pemerintah Provinsi Bali dengan kabupaten kotanya, dan BUMN sebagai operator. Sebenarnya untuk Tol Pekanbaru-Dumai di Riau, panjang ruas jalan hanya 135 kilometer, dengan hitungan pada tahun 2010 hanya menelan anggaran 5 triliun lebih," kata Wako.
Masih kata Wako, katakan saja angka Rp5 triliun itu naik karena disesuaikan dengan harga barang, mungkin hanya menelan anggaran Rp6 triliun lebih. Menurut Wako, jika anggaran itu juga di search antara Pemrov Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota seperti Siak, Bengkalis, Dumai dan Pekanbaru.
"Saya kira itu peluangnya lebih cepat untuk mewujudkan jalan Tol Pekanbaru-Dumai itu. Dan ini juga bisa dilakukan secara bertahap, untuk wilaya Siak sebenarnya sudah dapat dimulai secara bertahap sekarang," ujar Wako.
Diterangkan Wako, misalkan sekmen paling padat itu terdapat di wilayah Kandis, Minas dan Duri. Kalau wilayah itu bisa dimulai dahulu, ini akan semakin maju.
Ditanya soal pembebasan lahan di Pekanbaru? Wako menyatakan, kalau di Pekanbaru belum, di Pekanbaru hanya panjang ruas jalan 3 kilometer. Karena ini berkaitan dengan lahan kehutanan.
"Kalau lahannya seperti itu tentu kita harus melalui Kementerian Kehutanan. Menurut pemikiran saya, pembangunan itu tidak mesti selesai semua ganti rugi, tetapi secara bertahap. Contohnya tadi diwilayah Siak sudah bisa dimualai dulu," katanya lagi.
Dirincikan Wako, jika pembangunan tersebut menelan anggaran Rp7 triliun, itu bisa disearch dengan Pemprov, Pemko Pekanbaru, Pemkab Siak, Pemkab Bengkalis, dan Pemko Dumai. Masing Rp1 triliun sudah Rp5 triluin. Sisanya kemudian dibantu di APBN.
"Satu triliun itu kalau dibagi tiga kali tahun anggaran, secara proposional saja ini tiga tahun Rp300 miliar dalam satu tahun anggaran. Disini saya pikir butuh keberanian dan regulasi," tambahnya. (ver)