PEKANBARU, RiauAktual.com - Persoalan dalam pembagian beras untuk masyarakat miskin (Raskin) hingga kini masih terus berlanjut. Dilema pembagian Raskin yang rentan dimainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini dikarenakan proses pendistribusian Raskin dari pemerintah pusat yang tidak ada pengawasan dan aturan tegas.
Hal ini diterangkan Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Said Zohrin saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/5/2013). Said mengaku, untuk pembagian Raskin ini memang semua pihak yang terlibat di dalamnya bisa dikatakan bermain.
"Bagaimana tidak bermain, lurah ngambil Raskin ke Bulog ini harus pakai uang sendiri dulu, kalau tidak dibayar tak bisa ambil. Sudahlah pakai uang dia, dia yang urus semua, tentu lurah butuh makan pula, tak mungkin cuma ngurus-ngurus gitu saja, makanya persoalan Raskin ini dilema," katanya.
Politisi Partai Golkar ini juga mengakui, selama ini ada laporan dari pihak yang mengetahui oknum lurah bermain terhadap pendistribusian Raskin. Dimana, oknum lurah tersebut mengganti karung Raskin dan menjualnya ke pasar.
"Harga Raskin itu sebenarnya sampai ke masyarakat hanya 1.900 rupiah, kalau diganti karungnya dan dijual ke pasar dengan harga 4.000 rupiah, pasti licin itu. Makanya dari situlah oknum lurah ini makannya," terang Said.
Untuk mengantisipasi hal ini, Said menambahkan agar masyarakat dapat mencari lurah yang lurus dan tidak pamrih dalam bekerja. Pengawasan terhadap penyaluran Raskin yang selama ini lemah, menjadi lahan basah bagi oknum untuk mencari keuntungan besar.
"Memang persoalan ini serba payah, solusinya tentu harus ada lurah bersih. Pengawasan juga harus diperketat sehingga tak ada ruang untuk melakukan aksi menyimpang ini," pungkasnya.
Laporan: Riki