PEKANBARU, RiauAktual.com - Beberapa waktu lalu, parkir liar di beberapa titik di Kota Pekanbaru berhasil ditekan, namun kini kembali marak. Menanggapi maraknya kembali parkir liar, Sekertaris DPRD dari Komisi II Pekanbaru, Syamsul Bahri Sos, meminta agar Dinas Perhubungan sebagai dinas yang berhubungan langsung dengan perparkiran lebih tegas lagi dalam melakukan penertiban.
"Dishub harus tegas, apalagi yang tidak sesuai perda. Jangan sampai terus berkembang, karena mengganggu kelancaraan lalu lintas dan retribusinya itu tidak masuk pendapatan asli daerah (PAD) Pekanbaru," tegas Syamsul saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (24/04/2013).
Menurutnya, masalah itu merupakan tugas yang harus segera diselesaikan Kepala Dinas Perhubungan Pekanbaru "Jangan hanya menyampaikan program-program saja, tapi harus merealisasikannya. Tindak tegas parkir liar dan parkir yang melanggar," tandasnya.
Disinggung soal masyarakat terpaksa gunakan jasa parkir liar karena tidak tersedianya lahan parkir memadai, menurut Syamsul bukan alasan tepat, karena sebenarnya selama ini Dishub sendiri sudah memiliki konsep untuk penambahan lahan parkir di titik mana saja.
"Harus benahi atau bangun lahan parkir baru, di antaranya di titik kemacetan. Kalau perlu keluarkan anggaran untuk itu dari pada menganggu kelancaran lalu lintas, karena memang hal itu tidak sesuai," ujarnya seraya menekankan masyarakat agar mau tertib parkir.
Masi menurut Syamsul, hampir rata-rata semua pertokoan yang ada di sepanjang jalan protokol di Pekanbaru di kenai pungutan parkir. Namun, para petugas parkir tersebut banyak tidak ber identitas, yaitu tidak menggunakan seragam resmi juru parkir, dan tidak memegang karcis sesuai Perda parkir. "Saya meminta masyarakat untuk setiap kali membayar parkir dilihat dulu identitas si tukang parkir, jika tidak memiliki identitas resmi jangan di bayarkan," pungkasnya
Laporan: Doni