Riauaktual.com - Target penyaluran KUR sebesar Rp 110 triliun oleh pemerintah baru terealisasi sebesar 18% atau Rp 19,8 triliun hingga 3 April 2017. Hal ini dinilai anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, bukti bahwa pemerintah lemah dalam melakukan sosialisasi.
"Ini adalah bukti bahwa sosialisasi KUR masih lemah. Saya melihat masalahnya ada di sosialisasi yang belum masif. Selanjutnya, pada mekanisme pengajuan yang terkait dengan: di mana, bagaimana, termasuk persyaratan administrasi," kata Heri Gunawan di Gedung DPR RI, Jakarta, sebagaimana dikutip dari rimanews, hari ini.
Menurut Heri, angka 18% terbilang relatif kecil. Mustinya, di 4 bulan pertama realisasinya lebih besar. Perhitungan saya harusnya ada di angka sedikitnya Rp30 triliun atau +/- 27%.
Selanjutnya, sasaran besar pemerintah yang ditargetkan 40% adalah kelompok produktif masyarakat di sektor pertanian-perikanan dan industri pengolahan, perburuhan (TKI) yang sebagian besar ada di titik-titik yang minim akses informasi. Selain itu, konsentrasinya di luar Pulau Jawa dengan alasan pemerintah karena porsi UMKM di pulau Jawa mencapai 58,1%.
"Dengan format sosialisasi yang masif, maka saya meyakini respons kelompok masyarakat produktif yang menjadi sasaran itu akan lebih besar. Selanjutnya, kemudahan pemberian akses juga akan membuat penyaluran KUR akan lebih baik," kata politisi Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, Komisi XI DPR RI sangat mendukung upaya dan tekad pemerintah untuk menggeser penyaluran KUR ke sektor-sektor produktif di luar sektor perdagangan seperti pertanian-perikanan dan industri pengolahan, perburuhan (TKI) dan usaha mikro-kecil-menengah. Sebab, sektor-sektor itu memang kecil porsinya: sektor pertanian-perikanan dan industri pengolahan, perburuhan (TKI) hanya sekitar 17,3 persen, sektor perikanan 1,2 persen, industri pengolahan 4,1 persen, dan jasa 11 persen, sementara perburuhan (TKI) sendiri hanya 2%.
"Sementara itu, porsi penyaluran KUR di luar Pulau Jawa juga harus lebih masif, mengingat porsinya masih relatif kecil antara lain Sumatera 20,2 persen, Sulawesi 9,4 persen, Bali dan Nusa Tenggara 7,4 persen, Kalimantan 6,1 persen, Papua 1,6 persen, dan Maluku 0,7 persen," kata dia.
Ia juga meminta kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus melakukan sosialisasi KUR kepada masyarakat, terutama ke sektor-sektor produktif di luar sektor perdagangan dan di wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa, walaupun penyalur besifat sukarela, sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menambah kepesertaan lembaga keuangan perbankan daerah (BPD), bukan perbankan swasta nasional yang seolah berpihak kepada penyaluran UMKM hanya untuk memenuhi salah satu persyaratan dari regulator dengan memanfaatkan program KUR di mana dalam realisasinya masih mensyaratkan adanya agunan untuk plafond yang menurut peraturan dan kebijakan KUR itu sendiri tidak dibutuhkan agunan.
"Platform sosialisasi juga harus lebih bervariasi, mudah dipahami, dan langsung ke titik-titik saran, sebaiknya program KUR ini dapat di sinergikan dengan Program Wirausaha Mandiri. Untuk sosialisasi sebaiknya perbankan atau lembaga keuangan lain yang sudah ditunjuk sebagai penyalur agar lebih gencar turun ke bawah untuk "jemput bola"," kata Heri.
Kepada pemerintah, BI, dan OJK agar terus meningkatkan dan mengutamakan koordinasi dan sinergi agar porsi penyaluran KUR untuk sektor pertanian-perikanan dan industri pengolahan, perburuhan (TKI) dan usaha mikro lebih masif lagi.
"Saya berharap pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan penyaluran KUR dengan proporsional dan sinergi dengan kementerian/lembaga sesuai dengan keberpihakan kepada daerah di luar Pulau Jawa dan daerah konsentrasi kemiskinan dengan memperhatikan kesenjangan dan keadilan ekonomi," pungkasnya.