SERPONG (RA) - Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo mengingatkan pengembang untuk mematuhi kewajiban pembangunan hunian berimbang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.
Pernyataan tersebut disampaikan Yasti dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI bersama perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wakil Gubernur Banten, dan direksi Summarecon Serpong di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (20/11/2026) lalu.
Menurut legislator Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Sulawesi Utara itu, aturan hunian berimbang mewajibkan pengembang mendampingi setiap pembangunan satu rumah mewah dengan dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana.
"Hal ini krusial untuk menjamin ketersediaan hunian bagi masyarakat menengah dan bawah serta menekan kesenjangan social," kata Yasti dalam keterangannya, Senin (23/11/2026).
Yasti merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026 yang mencatat angka kekurangan (backlog) kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 12,39 persen atau sekitar 9,29 juta unit, sementara rumah tidak layak huni mencapai 24,03 persen atau 18 juta unit.
"Angka backlog tersebut diprediksi terus bertambah sekitar satu juta unit setiap tahunnya," katanya.
Dalam hitungannya, kawasan Summarecon Serpong yang memiliki sekitar 50 klaster dengan estimasi 17.500 rumah mewah seharusnya diimbangi dengan pembangunan sekitar 41.000 unit rumah menengah dan sederhana bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Selain menagih kepatuhan pengembang dan fungsi pengawasan pemerintah selaku regulator, mantan Bupati Bolaang Mongondow periode 2017–2022 ini juga menyayangkan belum optimalnya fungsi Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) dalam mempercepat penyediaan rumah umum di Indonesia.