PEKANBARU (RA) – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) kembali mendorong pemerintah membentuk Badan Otorita Sawit Indonesia (BOSI). Kehadiran lembaga khusus tersebut dinilai penting untuk menyatukan tata kelola industri sawit nasional yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Medali Emas Manurung menilai Indonesia sebagai negara dengan perkebunan sawit terluas di dunia seharusnya memiliki badan khusus yang mengatur dan mengoordinasikan seluruh kepentingan industri sawit.
Ia membandingkan tata kelola sawit Indonesia dengan Malaysia yang telah memiliki Malaysian Palm Oil Board (MPOB).
"Di Malaysia sudah ada namanya MPOB (Malaysian Palm Oil Board), badan sawitnya. Kita belum ada, padahal kita paling luas. Mereka hanya 7 juta hektare, kita ada 17 juta hektare," kata Gulat, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, luas perkebunan sawit Indonesia yang mencapai sekitar 17 juta hektare belum didukung sistem koordinasi yang terintegrasi. Sebab, urusan sawit masih melibatkan banyak kementerian dan lembaga dengan kewenangan masing-masing.
"Kita harus menjadi terbaik, terkhusus dalam membentuk badan otoritas sawit Indonesia atau badan sawit Indonesia, karena kita ini tidak ada. Setelah banyak kementerian, lembaga, yang urusi sawit, capek kita menghadirkan satu-satu," ujarnya.
Gulat berharap pembentukan BOSI dapat menyederhanakan koordinasi dan menyatukan kebijakan industri sawit dari hulu hingga hilir. Menurutnya, langkah tersebut juga sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden.
"Banyak sekali kementerian, lembaga, yang urusi sawit. Maka, untuk mencapai apa yang diharapkan Bapak Presiden, pertumbuhan ekonomi 8 persen, itu sederhana. Buat aja badan kelompok nasional, jangan terlalu banyak yang ngurusin," katanya.
Ia meyakini keberadaan badan khusus tersebut akan membuat potensi industri sawit nasional lebih optimal dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.
"Maka sawit akan berdaya guna lebih besar dari sekarang ini," ungkapnya.
Selain menyatukan tata kelola industri, Gulat menegaskan pembentukan badan otoritas sawit juga harus memperhatikan kepentingan petani perkebunan rakyat.
Menurutnya, masa depan industri sawit berkelanjutan tidak hanya ditentukan perusahaan besar, tetapi juga bergantung pada kesejahteraan dan kemampuan petani dalam mengelola perkebunannya.
“Perkebunan sawit berkelanjutan itu adalah masa depan Indonesia. Dan petani sawit harus dirangkul, harus dipapah,” tuturnya.
Ia menilai perkebunan sawit rakyat selama ini belum memiliki arah pengembangan yang jelas. Karena itu, pembenahan sektor hulu, terutama perkebunan milik petani, perlu menjadi prioritas.
“Kita sudah terlambat membiarkan petani sawit berbudidaya tanpa ada roadmap yang jelas. Maka sudah saatnya kita kembali memperbaiki sektor hulu, perkebunan sawit rakyat,” ujarnya.
Gulat berharap petani sawit dapat memperoleh pendampingan dan dukungan kebijakan yang lebih terarah sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, rekomendasi Ombudsman terkait pembentukan Badan Sawit Nasional juga menyoroti pentingnya penyatuan kebijakan dan penyelesaian persoalan lahan perkebunan sawit.
Salah satu poin yang disoroti adalah penguatan peran Satuan Tugas Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam satu struktur organisasi. Hal ini berkaitan dengan mandat penataan lebih dari 3,2 juta hektare lahan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan.
Melalui pengelolaan satu pintu, proses penetapan hak, legalisasi, maupun pemulihan lahan diharapkan dapat berjalan lebih cepat. Dengan demikian, persoalan yang selama ini terkendala perbedaan kewenangan dan administrasi berlapis dapat diselesaikan secara lebih terkoordinasi.
Badan otoritas sawit juga diharapkan tidak hanya berperan dalam penyelesaian konflik lahan, tetapi turut menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku dari sektor hulu, termasuk untuk kebutuhan pengembangan energi terbarukan.
Dengan demikian, pembentukan badan khusus tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai industri sawit nasional sekaligus memastikan petani perkebunan rakyat mendapat perhatian dalam kebijakan pemerintah.