PEKANBARU (RA) – Pencabutan izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan penguasaan kembali kebun sawit serta pabrik kelapa sawit (PKS) PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Riau turut memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan.
Aktivis lingkungan Riau, Abdul Aziz, menilai penertiban yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tidak boleh hanya berhenti pada pemberian sanksi kepada perusahaan. Menurutnya, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga harus dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan yang dinilai turut membuka ruang terjadinya kerusakan lingkungan.
"Lalu sanksi untuk Kementerian Kehutanan apa?" kata Aziz, Jumat (20/11/2026).
Dia juga mempertanyakan dasar penyitaan PKS PT GSL yang diduga menerima dan mengolah tandan buah segar (TBS) dari perkebunan di dalam kawasan hutan.
Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu membuktikan status kawasan yang dimaksud, termasuk menunjukkan proses pengukuhannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Terus, PKS disita dengan alasan menerima sawit dari kawasan hutan, kawasan hutan yang mana? Buktikan dulu dong bahwa benar itu kawasan hutan. Kalau disebut menerima sawit dari kawasan hutan, kok cuma PT GSL yang disita," ujarnya.
Dia menilai, jika dugaan penerimaan sawit dari kawasan hutan dijadikan dasar penindakan, pemerintah juga perlu menjelaskan apakah praktik serupa terjadi di pabrik kelapa sawit lainnya di Riau.
"Namun lagi-lagi yang menjadi pertanyaan, di mana kawasan hutan itu dan bentuknya seperti apa? Saya minta bukti-bukti proses pengukuhannya bila memang kawasan hutan di Riau itu ada sesuai tahapan aturan yang pernah ada," tegasnya.
Lebih jauh, pendiri Jaringan Rakyat Antar Kampung (Jaraka) Institut itu menyebut tanggung jawab atas kerugian ekologis di Riau tidak semestinya hanya dibebankan kepada pelaku usaha. Dia justru meminta pemerintah, khususnya Kemenhut, turut menjelaskan kebijakan yang diambil dalam penetapan dan perubahan status kawasan hutan.
Dia mencontohkan perubahan status kawasan di lanskap Tesso Nilo. Dari total 335.000 hektare lanskap tersebut, sekitar 175.000 hektare yang sebelumnya berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT) diubah menjadi Hutan Produksi (HP) pada 2014 melalui SK 673 yang diterbitkan Menteri Kehutanan saat itu, Zulkifli Hasan.
"Di saat lahan itu sudah dikelola oleh perusahaan dan izinnya dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan di zamannya lho," katanya.
Menurutnya, perubahan status tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu ditelusuri karena dinilai membuka ruang bagi eksploitasi dan kerusakan ekologis yang berlangsung hingga saat ini.
"Jadi, yang membayar kerugian ekologis Riau itu bukan pelaku usaha saja, tapi Kementerian Kehutanan justru yang paling bertanggung jawab," tegasnya.
Selain perubahan status kawasan, dia juga mempertanyakan apakah izin-izin yang diterbitkan Kemenhut telah melalui seluruh tahapan pengukuhan kawasan hutan.
Menurutnya, jika proses tersebut belum diselesaikan, persoalan hukum dalam penerbitan izin perlu ditelusuri lebih jauh.
"Sebab di setiap amar pada SK itu, ada narasi: letak dan luas definitif konsesi akan diberikan setelah dilakukan proses penataan batas," katanya.
Dia menjelaskan, tidak dilakukannya penataan batas berpotensi menimbulkan persoalan ketika di dalam areal yang ditunjuk sebagai konsesi terdapat hak-hak pihak lain. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat membuat lahan milik pihak lain seolah-olah masuk ke dalam wilayah konsesi perusahaan.
"Padahal penataan batas yang tidak dilakukan untuk memisahkan hak-hak pihak lain dari areal yang akan dijadikan konsesi," terangnya.
Sebelumnya, Satgas PKH resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP dengan luas areal kerja mencapai 338.536 hektare di Provinsi Riau, Jumat (20/11/2026).
Penertiban tersebut dilakukan bersamaan dengan penguasaan kembali PKS beserta kebun kelapa sawit milik PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), dengan luas areal sekitar 42 hektare.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menjelaskan pencabutan izin PT RAPP tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.
"Ini menjadi bagian dari langkah tegas yang dilakukan Satgas PKH dalam menertibkan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan," ucap Barita saat konferensi pers di Kuansing, Jumat.
Dia menyebut pencabutan izin dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran serius. Temuan tersebut meliputi kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare yang dinilai ilegal, aktivitas pertambangan tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung beserta ekosistemnya seluas 211,54 hektare.
Selain itu, Satgas PKH menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang berdampak terhadap ancaman kelestarian habitat satwa liar, khususnya Gajah Sumatra.
"Dengan pencabutan (izin) ini, maka seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara," jelas Barita.
Meski izin telah dicabut, perusahaan tetap diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan, memenuhi tanggung jawab terhadap sumber daya manusia (SDM), serta menyelesaikan seluruh konsekuensi hukum yang timbul.
Satgas PKH juga akan menelusuri struktur korporasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.
"Kami tidak hanya berhenti pada pencabutan izin, tetapi juga akan menelusuri struktur korporasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal," terang Barita.
Penelusuran tersebut, lanjutnya, mencakup pihak-pihak yang berada di bawah maupun memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan kegiatan perusahaan.
"Kami sedang menelusuri pihak yang diduga kuat mengendalikan seluruh kegiatan PT RAPP, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan secara ilegal. Penelusuran juga mencakup seluruh pihak yang terlibat serta akses yang digunakan dalam pemanfaatan kawasan hutan yang diduga melanggar hukum," jelasnya.
Sementara itu, terkait PT GSL, Barita mengatakan hasil temuan dan verifikasi Satgas PKH menunjukkan PKS nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Keberadaan pabrik tersebut juga diduga mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit tanpa melalui proses perizinan yang sah.