Pemerintah Cabut Izin RAPP 338 Ribu Hektare, Perusahaan Soroti Nasib 41 Ribu Pekerja

Jumat, 20 November 2026 | 15:00:00 WIB
Satgas PKH mencabut PBPH PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau.

PELALAWAN (RA) - PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) buka suara setelah pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau.

Melalui Corporate Communications PT RAPP Pangkalan Kerinci, Budhi Firmansyah, perusahaan menyatakan menghormati keputusan pemerintah. Namun, RAPP mengaku masih menunggu pemberitahuan resmi dan penjelasan lebih lanjut terkait pencabutan izin tersebut.

"Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya," kata Budhi dalam keterangan yang diterima RiauAktual.com, Jumat (20/11/2026).

RAPP menyebut salah satu perhatian utamanya saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional perusahaan. Bersama Grup APRIL, perusahaan mengklaim mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal.

Berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, aktivitas perusahaan juga disebut mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan 300.000 pekerjaan di seluruh Indonesia.

Perusahaan menyatakan akan terus berkomunikasi dengan karyawan, kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha untuk meminimalkan dampak yang mungkin timbul akibat keputusan tersebut.

Selain itu, RAPP mengklaim telah berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau selama 2016-2025. Perusahaan juga menyebut telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten dalam 10 tahun terakhir.

Terkait lingkungan, RAPP menyatakan turut menjalankan program restorasi ekosistem gambut melalui Restorasi Ekosistem Riau (RER) dan Program Desa Bebas Api sejak 2014.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Barita Simanjuntak, menjelaskan pencabutan izin dilakukan berdasarkan hasil temuan dan verifikasi dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan.

Keputusan tersebut tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan PBPH atas nama PT RAPP.

Sejumlah temuan yang menjadi dasar pencabutan meliputi kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai mengancam habitat gajah Sumatera.

"Seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab perusahaan secara hukum tetap berlaku dan wajib dilaksanakan," tegas Barita.

Ia menambahkan, pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan maupun memenuhi tanggung jawab terhadap sumber daya manusia (SDM). Pelaksanaan keputusan tersebut akan diawasi Satgas PKH yang melibatkan 12 kementerian dan lembaga.

Satgas juga akan menelusuri struktur korporasi serta pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan penguasaan kawasan hutan secara ilegal. Jika ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum, penanganannya akan dilanjutkan melalui proses hukum.

Dengan pencabutan tersebut, seluruh kegiatan dalam areal PBPH RAPP dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Sementara itu, perusahaan menyatakan masih menunggu penjelasan resmi pemerintah sebelum menyampaikan tanggapan lebih lanjut.

Tags

Terkini

Terpopuler