PEKANBARU (RA) - Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau. Pencabutan izin perusahaan yang merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) itu mencakup areal seluas 338.536 hektare.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan pencabutan izin dilakukan berdasarkan hasil temuan dan verifikasi terhadap sejumlah dugaan pelanggaran hukum dalam pemanfaatan kawasan hutan.
"Seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab perusahaan secara hukum tetap berlaku dan wajib dilaksanakan," katanya, Jumat (20/11/2026).
Barita membeberkan sejumlah temuan yang menjadi dasar pencabutan izin PT RAPP. Di antaranya dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas
18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung termasuk ekosistemnya seluas 211,54 hektare.
Selain itu, Satgas PKH menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga di Taman Nasional Tesso Nilo. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap ancaman habitat satwa, khususnya gajah Sumatera.
"Temuan-temuan tersebut menjadi bagian dari dasar penerapan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan," ujarnya.
Barita menegaskan pencabutan izin bukan berarti perusahaan terbebas dari kewajiban hukum. Perusahaan tetap harus bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan, kewajiban kepada sumber daya manusia (SDM), serta seluruh konsekuensi hukum yang timbul.
Satgas PKH juga akan melakukan pengawasan untuk memastikan seluruh keputusan tersebut dilaksanakan.
"Ini dipastikan akan dimonitor oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang di dalamnya ada 12 kementerian dan lembaga selaku pemangku kepentingan, untuk memastikan keputusan dan rekomendasi Satgas dijalankan secara konsisten," tegasnya.
Selain mencabut izin PT RAPP, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.
Berdasarkan hasil temuan dan verifikasi, pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT GSL terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan kelapa sawit yang bersumber dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Keberadaan pabrik tersebut diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit tanpa melalui proses perizinan.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare.
Permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut direkomendasikan untuk ditolak dan arealnya dikembalikan dalam penguasaan negara melalui Satgas PKH.
Barita menegaskan penertiban tidak hanya menyasar aktivitas perusahaan di lapangan. Satgas PKH juga akan menelusuri struktur korporasi hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penguasaan kawasan hutan secara ilegal.
Menurutnya, penelusuran akan dilakukan terhadap pihak yang diduga mengendalikan kegiatan subjek hukum di kawasan tersebut, termasuk pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas pengelolaan kawasan hutan secara melanggar hukum.
"Satgas Penertiban Kawasan Hutan akan menelusuri struktur-struktur, lapisan-lapisan korporasi yang terkait langsung maupun tidak langsung pada penguasaan ilegal kawasan hutan selama ini," ungkapnya.
Dia menambahkan, apabila ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum, persoalan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses hukum. Sebab, di dalam Satgas PKH juga terdapat unsur aparat penegak hukum yang bersinergi menjalankan fungsi penegakan hukum.
Barita menyebut dua langkah penertiban terhadap PT RAPP dan PT GSL menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mengembalikan fungsi kawasan hutan serta menjaga kekayaan negara.
"Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Satgas PKH akan terus melaksanakan penertiban secara tegas, terukur, komprehensif, berkeadilan dan berkelanjutan," tutupnya.