DPR RI Sahkan RUU Perampasan Aset, Perkuat Pemulihan Kerugian Negara dan Masyarakat

Jumat, 20 November 2026 | 05:52:00 WIB
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: Biro Pemberitaan Parlemen)

JAKARTA (RA) - DPR RI resmi mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Regulasi yang berkembang dari 67 menjadi 74 pasal setelah merampungkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat kejahatan.

Ketua Panitia Kerja (Panja) sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa aturan ini bertumpu pada empat pilar Utama.

"Yakni penghormatan HAM dan perluasan ruang lingkup, prosedur presisi berbasis perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based), tata kelola transparan oleh badan independen, serta restorasi berkeadilan bagi negara, korban, dan pihak ketiga yang beritikad baik," katanya.

Selain korupsi, jangkauan perampasan aset kini diperluas ke tindak pidana berdampak luas, seperti narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, hingga penipuan berbasis teknologi informasi.

Untuk mencegah kesewenang-wenangan, proses yang mencakup tahapan penelusuran, pemblokiran, hingga penyitaan ini wajib melalui beban pembuktian berimbang di persidangan terbuka serta diawasi sistem audit digital permanen.

"Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum," tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Dalam proses penyusunannya, Komisi III DPR RI mencatat telah menggelar lebih dari 87 rapat dengar pendapat secara terbuka serta kunjungan kerja ke 15 provinsi untuk menyerap aspirasi publik.

Habiburokhman mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan hingga tahap pengesahan.

Tags

Terkini

Terpopuler