DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset, Target Disahkan Sebelum 15 Desember

Kamis, 19 November 2026 | 10:56:35 WIB
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, berlangsung di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026) kemarin.

JAKARTA (RA) - DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II. RUU tersebut ditargetkan dapat disahkan menjadi undang-undang sebelum 15 Desember 2026.

Kesepakatan itu dicapai dalam pembahasan tingkat I setelah Panitia Kerja (Panja), seluruh fraksi di Komisi III DPR RI, dan pemerintah menyelesaikan pembahasan serta menyampaikan pendapat akhir masing-masing.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, berlangsung di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026) kemarin.

Setelah mendengarkan laporan Panja serta pandangan mini fraksi dan pemerintah, Dasco meminta persetujuan seluruh peserta rapat untuk membawa RUU tersebut ke pembahasan tingkat II.

"Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan dari anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat? Setuju?" ujar Dasco.

Seluruh peserta rapat menyatakan setuju. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI.

Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI juga menyetujui kelanjutan pembahasan tersebut. Dalam pandangan mini masing-masing, fraksi memberikan sejumlah catatan, terutama terkait pentingnya pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset.

Catatan tersebut ditujukan untuk memastikan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset berjalan secara akuntabel serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Sebelumnya, Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan. Ia menjelaskan, Panja telah membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Jumlah tersebut terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Dalam proses pembahasan, Panja juga menghimpun saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat serta para ahli. Masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan agar RUU tidak hanya mendukung efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menjamin prinsip partisipasi dan keadilan.

Habiburokhman memaparkan sepuluh pokok pengaturan yang menjadi perhatian Panja.

Pertama, penegasan judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset dengan mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, pengaturan ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Ketentuan ini mencakup tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.

Ketiga, penegasan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat, pengaturan prosedur dan pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Tahapannya meliputi penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di persidangan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Kelima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik melalui pengaturan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.

Keenam, optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.

Selanjutnya, RUU tersebut mengatur tugas dan kewenangan badan yang berkompeten dalam pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan itu mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Pengaturan lainnya mencakup pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen, pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

"Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan dan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan," kata Habiburokhman.

Kesepakatan di tingkat I ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses legislasi RUU Perampasan Aset yang telah lama menjadi perhatian publik. Selanjutnya, keputusan akhir berada pada pembicaraan tingkat II melalui rapat paripurna DPR RI.
 

Tags

Terkini

Terpopuler