PEKANBARU (RA) - Kementerian Koperasi mendorong penguatan koperasi sawit sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit rakyat. Salah satu langkah yang didorong yakni pengembangan investasi melalui kepemilikan pabrik kelapa sawit (PKS) yang dikelola secara kolektif oleh koperasi.
Hal tersebut disampaikan Deputi Pengembangan Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, dalam Seminar Nasional Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi yang digelar di Gedung Balai Serindit, Gubernuran Riau, Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).
Seminar nasional yang mengusung tema "Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat" tersebut dihadiri sekitar 300 peserta dari berbagai unsur, mulai dari perwakilan koperasi sawit, Koperasi Unit Desa (KUD), KUD Merah Putih (KUDMP), perguruan tinggi, lembaga keuangan, hingga kementerian dan lembaga terkait.
Dalam paparannya, Panel Barus menyampaikan bahwa penguatan koperasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan reforma agraria, khususnya untuk memastikan masyarakat dan petani dapat memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit.
Menurutnya, penguasaan kembali lahan oleh negara harus diikuti dengan upaya mendorong kepemilikan dan pengelolaan secara kolektif oleh masyarakat melalui kelembagaan koperasi.
Ia menjelaskan, langkah tersebut sejalan dengan visi dan pemikiran strategis Presiden Republik Indonesia dalam mendorong penguasaan kembali lahan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Dalam pemaparan tersebut, disebutkan bahwa lebih dari 6 juta hektare lahan telah berhasil dikuasai kembali oleh negara. Kondisi ini dinilai menjadi momentum penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan agar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Panel Barus juga menyoroti besarnya potensi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau. Menurut data yang dipaparkannya, terdapat sekitar 86 koperasi sawit di Riau dari total 1.960 koperasi sawit yang tersebar di 13 provinsi di Indonesia.
Selain itu, Riau memiliki kontribusi besar terhadap produksi minyak sawit nasional. Produksi Crude Palm Oil (CPO) di daerah ini mencapai 9,3 juta ton atau setara dengan 19,73 persen dari total produksi nasional.
Sementara itu, sektor kelapa sawit Riau juga memberikan kontribusi sebesar 5,28 persen terhadap perekonomian nasional pada triwulan III tahun 2026.
Melihat besarnya potensi tersebut, Panel Barus menilai perlu adanya penguatan koperasi agar petani sawit rakyat memiliki peran lebih besar dalam rantai industri kelapa sawit.
"Kita ingin koperasi sawit ini tidak hanya menjadi wadah bagi petani, tetapi juga mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan investasi dan kepemilikan pabrik kelapa sawit secara kolektif berbasis koperasi," ujar Panel Barus.
Ia mengatakan, Riau memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang sangat besar. Karena itu, potensi tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat koperasi dan meningkatkan kesejahteraan petani sawit rakyat.
"Riau memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang sangat besar. Karena itu, potensi tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat koperasi dan meningkatkan kesejahteraan petani sawit rakyat," katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa seminar nasional tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Koperasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Melalui kerja sama dengan BPDPKS, kita ingin membangun sinergi dalam pengembangan koperasi, mulai dari penguatan kelembagaan, investasi hingga hilirisasi kelapa sawit," tambahnya.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk membangun sinergi dalam pembangunan, pengembangan, serta hilirisasi perkebunan kelapa sawit berbasis koperasi.
Melalui kolaborasi lintas sektor, pengembangan koperasi sawit diharapkan dapat berjalan lebih optimal, terutama dalam memperkuat kelembagaan, akses pembiayaan, investasi, dan pengembangan usaha petani.
Panel Barus berharap sinergi antara pemerintah, koperasi, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan dapat mendorong terwujudnya kepemilikan kolektif masyarakat terhadap aset produktif di sektor perkebunan kelapa sawit.
Upaya tersebut diharapkan mampu menjadikan petani sawit rakyat tidak hanya sebagai penghasil bahan baku, tetapi juga sebagai bagian penting dalam pengelolaan industri dan hilirisasi kelapa sawit di Indonesia.