Bikin Stempel 11 Kecamatan untuk SPPD Fiktif, Oknum Satpol PP Bengkalis Rugikan Negara Rp1,42 Miliar

Selasa, 17 November 2026 | 19:52:58 WIB
Oknum Satpol PP Bengkalis yang merugikan keuangan negara hingga Rp1.429.780.200 ini diduga melibatkan praktik perjalanan dinas fiktif.

BENGKALIS (RA) - Dugaan korupsi anggaran di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021-2022 memasuki babak baru. Berkas perkara tersangka berinisial TF (55) resmi dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis, Senin (16/11/2026) kemarin.

Kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp1.429.780.200 ini diduga melibatkan praktik perjalanan dinas fiktif. Dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dibuat seolah-olah kegiatan berlangsung, padahal perjalanan tersebut tidak pernah dilaksanakan.

Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubiyanto melalui Kasat Reskrim AKP Arthur Joshua Toreh mengungkapkan, berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bengkalis, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai lebih dari Rp1,4 miliar.

"Perjalanan dinasnya tidak pernah ada, tetapi dokumennya lengkap dan uangnya cair. Nama pegawai digunakan, kuitansi dibuat, bahkan stempel kecamatan pun dibuat sendiri," ungkap AKP Arthur saat dihubungi Riauaktual.com, Selasa (17/11/2026).

Dalam perkara ini, TF yang merupakan ASN dan saat itu menjabat Plt Kasi Bina Potensi Masyarakat sekaligus diperbantukan di Subbagian Keuangan Satpol PP periode 2021 hingga Maret 2022, diduga mengatur pencairan anggaran melalui sejumlah dokumen perjalanan dinas fiktif.

Modusnya, nama pegawai dan tenaga honorer dimasukkan dalam dokumen SPPD. Tersangka kemudian menyiapkan surat perintah tugas, SPPD hingga kuitansi pembayaran.

Padahal, sebagian besar perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilakukan. Pegawai maupun honorer yang namanya digunakan disebut hanya menandatangani kuitansi dan menerima uang sekitar Rp500 ribu untuk setiap surat tugas.

Tak hanya itu, tersangka juga diduga membuat sendiri stempel seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis untuk melengkapi administrasi perjalanan dinas fiktif tersebut. Bahkan, nama TF sendiri tercatat dalam puluhan dokumen SPPD yang diduga bermasalah.

Rp1,25 Miliar dari Perjalanan Dinas Fiktif

Dari total kerugian negara sebesar Rp1,42 miliar, penyimpangan terbesar berasal dari perjalanan dinas fiktif dengan nilai mencapai sekitar Rp1,25 miliar.

Sementara sisanya berasal dari sejumlah kegiatan dan belanja lainnya yang diduga tidak sesuai fakta, di antaranya belanja makan dan minum, bahan bakar minyak (BBM), jasa tenaga keamanan serta kegiatan bimbingan teknis.
Khusus pada subkegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dikelola langsung tersangka, kerugian negara tercatat mencapai Rp737,6 juta.

Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan

Dalam proses penyidikan, Satreskrim Polres Bengkalis telah memeriksa sebanyak 19 saksi dan tiga orang ahli untuk mengungkap dugaan penyimpangan anggaran tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 603 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) jo Pasal 3 jo Pasal 9 UU Tipikor jo Pasal 20 huruf c KUHP, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun.

Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap atau P-21, penyidik selanjutnya akan melaksanakan pelimpahan tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk proses hukum lebih lanjut.

"Uang negara itu hak masyarakat, bukan untuk dipermainkan melalui dokumen fiktif. Siapa pun yang terlibat akan kami proses," tegas AKP Arthur.

Terkini

Terpopuler