Dugaan Korupsi KUR Fiktif BRK Syariah Siak Rp18,9 Miliar Mulai Disidangkan

Selasa, 17 November 2026 | 17:34:32 WIB
Kasus dugaan korupsi penyaluran KUR di BRK Syariah Cabang Siak Rp18,9 miliar mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Selasa (17/11/2026).

PEKANBARU (RA) - Kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Cabang Siak dengan nilai kerugian negara mencapai Rp18,9 miliar mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, Selasa (17/11/2026).

Dua terdakwa yang menjalani sidang perdana tersebut yakni Angga Saputra, mantan Account Officer (AO) BRK Syariah Cabang Siak, dan Hendra yang merupakan pihak swasta.

Sidang dipimpin majelis hakim Yofistian SH MH dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Galih Azis SH MH dan Rozi Hermansyah SH.

Dalam dakwaannya, JPU menyebut dugaan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan Angga dan Hendra secara bersama-sama pada periode April 2023 hingga April 2024.

Perkara ini bermula ketika Sujarwo, Ikko Pratama yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO), serta Sarli menawarkan bisnis penanaman kebun pohon akasia seluas 400 hektare.

Untuk menjalankan bisnis tersebut, mereka mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Islamic Banking (IB) Kecil dan Pembiayaan Agribisnis menggunakan akad murabahah ke BRK Syariah Cabang Siak.

Dalam proses pengajuan, terdakwa Hendra disebut mengumpulkan KTP dan kartu keluarga (KK) milik 88 warga yang tergabung dalam kelompok tani untuk dijadikan debitur. Masing-masing pengajuan memiliki plafon Rp200 juta dengan tenor lima tahun, sehingga total plafon pembiayaan mencapai Rp17,6 miliar.

Sementara itu, terdakwa Angga selaku mantan Account Officer didakwa tidak melakukan verifikasi sesuai standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku di BRK Syariah.

Jaksa juga menyebut agunan berupa surat tanah seluas 400 hektare masih berstatus Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), sementara lahan yang dijadikan jaminan tersebut diduga fiktif.

Meski demikian, pengajuan pembiayaan tersebut tetap dapat dicairkan. Namun, para petani yang namanya digunakan sebagai debitur disebut hanya menerima uang sebesar Rp9 juta per orang. Mereka juga dijanjikan akan mendapatkan lahan sawit.

Sisa dana pencairan KUR tersebut diduga dinikmati oleh kedua terdakwa bersama pihak lainnya. Dalam dakwaan JPU, Hendra disebut menerima Rp2,8 miliar, Angga Rp440 juta, Ikko Pratama Rp7,160 miliar, Sujarwo Rp2,065 miliar, dan Sarli Rp5,4 miliar.

Sejak April 2024 hingga saat ini, kredit KUR tersebut disebut tidak pernah dilunasi atau mengalami kemacetan pembayaran.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, perkara tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp18.920.492.975.

Atas perbuatannya, JPU mendakwa kedua terdakwa dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menanggapi dakwaan tersebut, kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya, Fery Adi Pransista SH MH, menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan JPU.

"Kami tidak mengajukan eksepsi, Yang Mulia. Jika ada perlawanan akan kami sampaikan dalam perkara pokok," kata Fery.

Majelis hakim kemudian memerintahkan JPU menghadirkan para saksi pada persidangan berikutnya yang dijadwalkan berlangsung Senin (23/11/2026) pekan depan.
 

Tags

Terkini

Terpopuler