PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk penanganan Jembatan Koto Intan, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Selain itu, Jembatan Rantau Berangin di Kabupaten Kampar juga menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti melalui perencanaan teknis.
Kedua persoalan infrastruktur tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau terkait pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (16/11/2026) kemarin.
Dalam rapat tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, memberikan tanggapan terhadap sejumlah aspirasi anggota DPRD mengenai kebutuhan pembangunan di daerah, termasuk penanganan jembatan dan fasilitas pendidikan.
SF Hariyanto menjelaskan, anggaran sebesar Rp10 miliar telah dialokasikan untuk penanganan Jembatan Koto Intan pada tahun anggaran berjalan.
Menurutnya, persoalan jembatan tersebut telah menjadi perhatian pemerintah sejak sebelumnya. Meski alokasi anggaran yang disiapkan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penanganan, pemerintah mulai mengupayakan penyelesaian melalui penganggaran.
"Memang Jembatan Koto Intan ini sudah menjadi perhatian sejak sebelumnya, dan alhamdulillah tahun ini kita masukkan anggaran sebesar Rp10 miliar. Mungkin belum sepenuhnya menyelesaikan masalah yang kita harapkan, tetapi paling tidak penanganannya sudah mulai kita tetapkan," ujar SF, Selasa (17/11/2026).
Selain Jembatan Koto Intan, SF Hariyanto juga menanggapi aspirasi mengenai Jembatan Rantau Berangin yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Ia menyebutkan, rencana penanganan jembatan tersebut telah dimasukkan dalam perencanaan awal. Namun, penyelesaian perencanaan teknis menjadi tahapan penting sebelum pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.
"Untuk jembatan yang disampaikan Pak Edi Basri, alhamdulillah sudah kita masukkan, meskipun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Yang penting perencanaannya kita selesaikan terlebih dahulu agar penanganannya bisa dilaksanakan secara bertahap," jelasnya.
SF Hariyanto mengatakan, penanganan infrastruktur membutuhkan perencanaan matang agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah juga perlu memperhatikan tahapan pekerjaan sehingga penanganan yang dilakukan dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Dalam rapat tersebut, aspirasi mengenai kebutuhan infrastruktur juga menjadi perhatian anggota DPRD Provinsi Riau. Anggota DPRD Riau Fraksi Gerindra, Ginda Burnama, dalam bahan pernyataan yang disiapkan menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat.
Ia berharap berbagai usulan yang disampaikan melalui DPRD dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.
Koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah juga dinilai perlu terus diperkuat agar persoalan infrastruktur yang belum terselesaikan dapat ditangani secara bertahap, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan anggaran.