Kasus Korupsi BRK Syariah Siak Rp18,9 Miliar Disidang Selasa

Senin, 16 November 2026 | 14:03:47 WIB
Foto ilustrasi.

PEKANBARU (RA) - Kasus dugaan korupsi pencairan fasilitas pembiayaan di Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Cabang Siak Sri Indrapura segera memasuki persidangan. Berkas perkara dua tersangka telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap kedua tersangka dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11/2026).

Kepastian pelimpahan perkara dan jadwal sidang tersebut disampaikan Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak, Frederick Cristian Simamora.

"Sudah dilimpahkan, Bang. Selasa ini mulai sidang dakwaannya di Pengadilan Tipikor Negeri Pekanbaru," kata Frederick, Senin (16/11/2026).

Perkara ini sebelumnya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau. Penyidik telah melaksanakan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum pada Rabu (30/9/2026).

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan dua orang tersangka, yakni Angga Saputra, mantan Account Officer BRK Syariah Cabang Siak, dan Hendra, seorang wiraswasta yang diduga menjadi salah satu penerima manfaat utama aliran dana pembiayaan.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, dugaan korupsi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp18.920.492.975 atau sekitar Rp18,92 miliar.

Kasus ini berkaitan dengan penyimpangan penyaluran pembiayaan KUR Islamic Banking (iB) Kecil dan Pembiayaan Agribisnis menggunakan akad murabahah pada periode April 2023 hingga April 2024.

Hasil penyidikan mengungkap sebanyak 88 debitur memperoleh fasilitas pembiayaan dengan total plafon mencapai Rp17,6 miliar. Namun, dana yang dicairkan diduga tidak digunakan sebagaimana tujuan pengajuan dan justru dialihkan kepada 24 pihak penerima manfaat.

Selain itu, ditemukan realisasi subsidi bunga yang diduga tidak tepat sasaran dengan nilai sekitar Rp1,32 miliar.

Modus yang digunakan diduga dengan mengajak masyarakat bergabung dalam kelompok tani. Mereka diminta menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga untuk keperluan pengajuan pembiayaan ke bank.

Para calon debitur dijanjikan uang kompensasi sekitar Rp10 juta hingga Rp14 juta serta kebun kelapa sawit seluas satu hektare setelah pinjaman lunas.

Namun, masyarakat diduga tidak mengetahui bahwa identitas mereka digunakan untuk mengajukan pembiayaan hingga Rp200 juta per orang. Mereka hanya diminta menandatangani sejumlah dokumen, sementara dana pencairan diduga dinikmati pihak lain.

Dalam perkara tersebut, Angga Saputra diduga berperan memproses pengajuan hingga pencairan pembiayaan terhadap 88 nasabah. Ia juga diduga menerima keuntungan Rp5 juta dari setiap nasabah dengan total mencapai Rp440 juta.

Sementara Hendra diduga menjadi penerima manfaat utama. Berdasarkan bukti transfer yang ditemukan penyidik, Hendra disebut menerima aliran dana sekitar Rp4,16 miliar.

Dengan dilimpahkannya perkara ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru, proses hukum kasus dugaan korupsi pembiayaan BRK Syariah Cabang Siak tersebut kini memasuki tahap persidangan.

Terkini

Terpopuler