PEKANBARU (RA) – Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid tidak memenuhi panggilan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi yang menjerat ajudannya, Marjani. Ia absen dengan alasan sakit saat sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (16/11/2026).
Ketidakhadiran Abdul Wahid disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada majelis hakim sebelum pemeriksaan saksi dimulai.
JPU Meyer Simanjuntak menjelaskan, Abdul Wahid telah dipanggil untuk memberikan keterangan. Namun, yang bersangkutan tidak dapat hadir karena kondisi kesehatannya terganggu.
"Saksi atas nama Abdul Wahid tidak bisa hadir dikarenakan hari ini mengalami sakit. Ada surat dari dokter," kata Meyer.
JPU turut menyampaikan surat keterangan dokter kepada majelis hakim sebagai bukti alasan ketidakhadiran Gubernur Riau nonaktif tersebut.
Selain Abdul Wahid, dua saksi lainnya juga tidak menghadiri persidangan. Mereka yakni Novan Elindo, ajudan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, serta Said Kamal Zulfi alias Kemal Shahab yang merupakan mantan pengacara Abdul Wahid.
Novan berhalangan hadir karena sedang menjalankan tugas dinas luar ke Jakarta. Sementara itu, JPU menyatakan akan kembali memanggil para saksi yang belum hadir pada sidang selanjutnya.
Untuk Novan, JPU meminta persetujuan majelis hakim agar keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dapat dibacakan. Alasannya, saksi tersebut sudah dua kali dipanggil dan memiliki surat tugas dinas resmi.
Di tengah absennya tiga saksi tersebut, Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Ade Agus Hartanto menjadi satu-satunya saksi yang hadir dalam persidangan.
Ade Agus dimintai keterangan mengenai peristiwa saat dirinya mengantarkan Dani Nursalam, mantan tenaga ahli Gubernur Riau, ke Kantor KPK di kawasan Kuningan, Jakarta.
Kasus yang menjerat Marjani ini berkaitan dengan dugaan pengumpulan uang dari sejumlah kepala UPT di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau. Dalam dakwaan, JPU KPK menyebut total uang yang dikumpulkan mencapai Rp3,55 miliar.
Uang tersebut diduga berasal dari setoran yang dikaitkan dengan penambahan anggaran pada masing-masing UPT Jalan dan Jembatan. Praktik itu disebut berlangsung sejak April hingga November 2025.
Sejumlah lokasi yang disebut menjadi tempat pengumpulan uang di antaranya Rumah Dinas Gubernur Riau, Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau, dan Kantor Bappeda.
Dalam dakwaan terhadap Marjani, JPU menguraikan adanya penerimaan uang secara bertahap di Rumah Jabatan Gubernur Riau. Salah satu rangkaian penyerahan disebut mencapai Rp950 juta.
Penyerahan dilakukan sebanyak lima kali dengan nominal Rp300 juta, Rp200 juta, Rp180 juta, Rp170 juta, dan Rp100 juta. Sementara itu, Rp50 juta lainnya disebut dipegang Dani Nursalam.
JPU KPK juga mengungkap dugaan penyerahan uang Rp450 juta kepada Abdul Wahid melalui Marjani menjelang keberangkatan rombongan ke Malaysia pada awal November 2025.
Uang tersebut disebut untuk memenuhi kebutuhan operasional Abdul Wahid selama berada di Malaysia, termasuk rencana ziarah ke makam Tuan Guru Sayid di Negeri Sembilan.
Dalam perkara ini, Marjani didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ia juga didakwa melanggar Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.