JAKARTA (RA) - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendorong Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menindaklanjuti secara profesional dan transparan sebuah laporan hukum yang menyeret nama pejabat publik di Kabupaten Kupang.
Ia menekankan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan khusus bagi pihak mana pun.
Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (16/11/2026), Habiburokhman menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Kapolda NTT guna memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
"Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Setiap laporan masyarakat perlu ditindaklanjuti dengan cepat dan profesional. Apabila nantinya ditemukan bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan hukum, proses penegakan hukum harus berjalan sebagaimana mestinya," ujar Habiburokhman.
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut juga menegaskan komitmen institusional maupun kepartaian dalam menjaga integritas pejabat publik.
Menurutnya, jika proses peradilan nantinya membuktikan adanya pelanggaran hukum, maka sanksi tegas baik secara pidana maupun administratif akan diterapkan sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai informasi, perkara ini bermula dari laporan seorang warga kepada pihak kepolisian terkait dugaan tindakan asusila yang disebut terjadi saat pelapor tengah mengurus keperluan lamaran pekerjaan.
Meski demikian, proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian diharapkan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah secara objektif, sekaligus memastikan pemenuhan hak perlindungan serta pendampingan bagi pihak pelapor.