Komisi V DPR Minta Kejelasan Pembagian Peran Proyek Akses Stasiun Padalarang

Senin, 16 November 2026 | 06:06:41 WIB
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Stasiun KCIC Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). (Foto : Biro Pemberitaan Parlemen)

JAKARTA (RA) - Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menyoroti belum jelasnya pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan PT KCIC dalam proyek pelebaran akses menuju Stasiun Whoosh Padalarang, Jawa Barat.

Hamka berpendapat seluruh pihak terkesan masih saling menunggu dan harus segera menyepakati perencanaan bersama sebelum membahas pendanaan.

"Kami di Komisi V hanya ingin mengetahui skemanya seperti apa. Perencanaannya dulu dipastikan secara cermat, baru pendanaan dibahas secara konsorsium," ujar Hamka dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11/2026)

Politisi Fraksi Partai Golkar ini meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bertindak sebagai leading sector untuk menyusun jadwal dan pembagian tanggung jawab teknis. 

Memahami keterbatasan APBD daerah, Hamka mengusulkan agar proyek ini masuk ke dalam program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

Meski anggaran IJD tahun ini baru terpenuhi Rp4 triliun dari total kebutuhan Rp12 triliun, Komisi V DPR RI menyatakan siap menganggarkannya pada tahun depan apabila skema dan perencanaannya sudah matang.

"Saat pendanaan kita sepakati semuanya, saya kira proyek ini bisa langsung berjalan. Perencanaannya dulu yang harus dipastikan secara cermat," katanya.

Tags

Terkini

Terpopuler