PEKANBARU (RA) - Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pendidikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mencapai 12.271 orang pada 2026. Dari jumlah tersebut, tenaga guru mendominasi dengan total 9.723 orang, baik berstatus PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.
Berdasarkan rekapitulasi data dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, sebanyak 11.149 orang merupakan PPPK penuh waktu, sedangkan 1.122 lainnya berstatus PPPK paruh waktu.
Untuk PPPK penuh waktu, jumlah tenaga guru tercatat sebanyak 9.144 orang. Kemudian tenaga tata usaha (TU) sebanyak 1.907 orang, pegawai pada dinas sebanyak 81 orang, serta pegawai pada cabang dinas sebanyak 17 orang.
Sementara itu, PPPK paruh waktu terdiri atas 579 tenaga guru, 485 tenaga TU, 56 pegawai dinas, dan dua pegawai cabang dinas.
Selain PPPK, terdapat 6.112 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pendidikan Pemprov Riau. Dengan demikian, total pegawai mencapai 18.383 orang, terdiri atas 17.261 ASN penuh waktu dan 1.122 PPPK paruh waktu.
Menanggapi besarnya jumlah PPPK tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan penataan status kepegawaian harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, Pemprov Riau mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait peningkatan status kepegawaian. Namun, setiap kebijakan penambahan maupun perubahan status pegawai harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar tidak membebani APBD.
"Pada prinsipnya, kita mendukung kebijakan pemerintah pusat. Namun, tentu harus dilihat juga kemampuan fiskal daerah. Jangan sampai kebijakan tersebut justru memberikan beban yang terlalu besar terhadap APBD," ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, belanja pegawai harus tetap diseimbangkan dengan kebutuhan anggaran pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah, kata dia, juga memiliki tanggung jawab memastikan berbagai program untuk masyarakat tetap berjalan.
"Jangan sampai belanja pegawai terlalu besar sehingga mengurangi ruang fiskal untuk membiayai program-program pelayanan masyarakat. Karena itu, perlu ada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pegawai dengan kemampuan keuangan daerah," jelasnya.
Terkait kemungkinan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PPPK, Syahrial menyebut kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, penyesuaian TPP tidak bisa dilakukan begitu saja karena harus memperhitungkan kondisi APBD dan kebutuhan belanja pemerintah daerah secara keseluruhan.
Selain kesejahteraan pegawai, peluang perubahan status PPPK penuh waktu menjadi PNS juga menjadi perhatian. Syahrial menjelaskan, penataan status kepegawaian mengikuti kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
"Penataan status ini tentu mengikuti kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat. Ada tahapan serta mekanisme yang harus dipenuhi, termasuk mempertimbangkan masa kerja dan ketentuan seleksi yang ditetapkan," katanya.
Ia menambahkan, pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu maupun peluang perubahan status PPPK penuh waktu menjadi PNS harus mengikuti aturan dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.
Dengan jumlah PPPK yang mencapai 12.271 orang, penataan kepegawaian di lingkungan pendidikan Pemprov Riau menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Pemerintah daerah dihadapkan pada kebutuhan menjaga kesejahteraan pegawai sekaligus memastikan kemampuan keuangan daerah tetap memadai untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.