PEKANBARU (RA) – Dua pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) harus menghadapi tuntutan pidana setelah terbukti terlibat dalam korupsi dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2025.
Dalam perkara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,477 miliar tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Yundri dengan hukuman 3 tahun penjara. Sementara Muhammad Akil dituntut 1 tahun 6 bulan penjara.
Tuntutan terhadap kedua terdakwa dibacakan JPU Cristy Meilin SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (11/11/2026).
Yundri diketahui menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran, sedangkan Muhammad Akil merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pembayaran TPP guru PPPK tersebut.
Dalam amar tuntutannya, JPU menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Selain pidana penjara, Yundri dituntut membayar denda Rp50 juta. Apabila tidak dibayarkan, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.
Yundri juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara lebih dari Rp600 juta. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.
Sementara itu, Akil dituntut membayar denda Rp50 juta dengan ketentuan pengganti yang sama, yakni kurungan selama 90 hari. Untuk uang pengganti, Akil dibebankan membayar Rp194 juta. Jika tidak dipenuhi, diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.
Atas tuntutan tersebut, kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan pembelaan atau pledoi. Majelis hakim yang diketuai Arief Boediono SH MH kemudian menunda persidangan hingga Senin (16/11/2026) mendatang.
Kasus ini bermula ketika Disdikbud Rohil mengelola anggaran APBD 2025 untuk pembayaran TPP bagi 2.138 guru PPPK jenjang SD dan SMP. Masing-masing guru seharusnya menerima tunjangan sebesar Rp500 ribu setiap bulan.
Namun, TPP untuk November dan Desember 2025 tidak pernah diterima para guru. Padahal, anggaran tersebut telah dicairkan.
Dalam perkara ini, kedua terdakwa disebut menggunakan dana yang dicairkan untuk menutupi kegiatan lain dan kepentingan pribadi.
Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Rohil, kerugian keuangan negara mencapai Rp1.477.204.125.
Dari jumlah tersebut, Akil disebut menikmati uang lebih dari Rp957 juta, sedangkan Yundri menikmati lebih dari Rp600 juta.
Dalam perkembangannya, Akil telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp763 juta kepada Kejari Rohil. Sementara Yundri belum mengembalikan uang tersebut kepada penyidik.