PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mengevaluasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Simpang Panam, Pekanbaru.
Evaluasi dilakukan guna memastikan proses pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi berjalan sesuai ketentuan serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Hal tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Riau, Selasa (10/11/2026). Rapat turut dihadiri Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau serta pejabat pimpinan tinggi (PTP) terkait.
Dalam rapat tersebut, SF Hariyanto menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan Tim Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (TP2T), mengingat tahun anggaran 2026 segera berakhir.
Ia menjelaskan, masih terdapat sejumlah kendala administrasi dalam proses pengadaan tanah. Salah satunya terkait bidang tanah yang secara fisik sudah bebas, tetapi sertifikatnya belum dilakukan pemisahan atau pemotongan.
"Kita harus benar-benar teliti. Jangan sampai tanahnya sudah dibayar, tetapi administrasinya belum selesai. Ini harus dipastikan agar tidak terjadi kesalahan ataupun pembayaran ganda," ujarnya.
SF Hariyanto juga menjelaskan bahwa penyelesaian pembayaran ganti rugi belum dapat dituntaskan seluruhnya pada tahun ini. Oleh karena itu, proses yang belum selesai akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
"Memang tidak semuanya bisa diselesaikan tahun ini. Yang belum selesai akan kita lanjutkan tahun depan. Namun, yang paling penting adalah seluruh proses pengadaan tanah harus jelas dan benar-benar tuntas," jelasnya.
Menurutnya, kepastian status lahan menjadi hal utama sebelum pembangunan fisik dilaksanakan. Pemerintah tidak ingin pembangunan nantinya terkendala akibat persoalan administrasi maupun status kepemilikan tanah.
"Prinsipnya tanah harus benar-benar bebas terlebih dahulu. Jangan sampai pembangunan sudah berjalan, tetapi masih ada persoalan terkait lahannya," tegas SF Hariyanto.
Melalui evaluasi tersebut, Pemprov Riau berharap koordinasi antara TP2T dan seluruh pihak terkait dapat semakin optimal sehingga pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Simpang Panam berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlakku.