PEKANBARU (RA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan konsep baru dalam pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan sekolah melalui sistem prasmanan. Sejumlah persyaratan disiapkan untuk memastikan proses penyajian makanan berlangsung tertib serta memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Riau, Ranto, mengatakan terdapat sejumlah tahapan yang harus dipenuhi sekolah sebelum ditetapkan sebagai lokasi percontohan atau piloting pelayanan MBG dengan konsep prasmanan.
Persyaratan tersebut tidak hanya menyangkut kesiapan teknis penyajian makanan, tetapi juga persetujuan dari pihak sekolah dan Tim Satuan Tugas (Satgas). Hal ini diperlukan agar pelaksanaan program mendapat dukungan dan koordinasi dari seluruh pihak terkait.
"Sebelum suatu sekolah ditetapkan layak melaksanakan piloting ini, terdapat beberapa tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya persetujuan resmi dari pihak sekolah dan Tim Satgas," ujar Ranto di Kantor Gubernur Riau, Jumat (6/11/2026).
Setelah persetujuan diperoleh, sekolah harus mempersiapkan tata letak meja penyajian serta mengatur alur antrean siswa saat mengambil makanan. Pengaturan tersebut bertujuan menciptakan proses pelayanan yang tertib dan nyaman sekaligus menghindari penumpukan peserta didik.
Pelaksanaan pelayanan prasmanan juga melibatkan sejumlah petugas penyaji yang berasal dari tim, relawan, maupun siswa yang ditunjuk. Tenaga pendidik turut dilibatkan untuk mendampingi dan memastikan kegiatan berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
"Kemudian, sekolah perlu menyiapkan tata letak meja penyajian serta alur antrean siswa saat mengambil makanan. Kami juga melibatkan tim, volunteer atau anak-anak yang ditunjuk sebagai petugas penyaji. Serta peran aktif tenaga pendidik juga kita libatkan," jelasnya.
Selain kesiapan teknis, kebersihan dan keamanan pangan menjadi persyaratan utama. Seluruh peralatan penyajian harus dipastikan bersih dan higienis guna mencegah kontaminasi makanan yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan pada anak.
Porsi makanan juga harus disesuaikan dengan kelompok sasaran penerima manfaat. Pembedaan porsi besar dan kecil dilakukan agar kebutuhan gizi setiap peserta didik dapat terpenuhi berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG).
"Selanjutnya, memastikan seluruh alat saji bersih dan higienis guna menghindari kontaminasi yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada anak. Memastikan porsi makanan sesuai dengan sasaran (dibedakan antara porsi besar dan kecil) agar memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak," ungkap Ranto.
Pengawasan pelaksanaan MBG prasmanan juga dilakukan melalui pencatatan kehadiran peserta didik serta pemantauan sisa makanan atau *food waste*. Pencatatan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat partisipasi penerima manfaat sekaligus melihat jumlah makanan yang tidak dikonsumsi siswa.
Kesiapan fasilitas pendukung turut menjadi perhatian, terutama ketersediaan tempat mencuci tangan. Fasilitas ini diperlukan agar peserta didik dapat menerapkan perilaku hidup bersih sebelum dan sesudah menikmati makanan.
"Kami juga melakukan pencatatan kehadiran peserta didik serta memantau sisa makanan (*food waste*). Yang terpenting, di sekolah itu tersedianya fasilitas pendukung seperti tempat cuci tangan agar anak-anak dapat menerapkan prosedur higienitas yang baik," paparnya.
Aspek lain yang turut diperhatikan adalah pengaturan suhu makanan. Ranto menerangkan, terdapat perbedaan penanganan suhu antara makanan yang dikirim menggunakan wadah tertutup atau ompreng dengan makanan yang disajikan melalui konsep prasmanan.
"Terkait suhu makanan, jika pengiriman menggunakan wadah tertutup atau ompreng makanan biasanya perlu didinginkan terlebih dahulu agar tidak berembun di dalam wadah. Namun, khusus untuk model prasmanan ini, suhu makanan dijaga tetap hangat dalam batasan standar yang aman dan nikmat dikonsumsi," pungkasnya.