PEKANBARU (RA) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, bersama Polresta Pekanbaru menyiagakan 540 personel gabungan untuk mengantisipasi potensi aksi unjuk rasa yang diperkirakan berlangsung pada Selasa (20/10/2026).
Kesiapan pengamanan ini dilakukan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif, sekaligus memastikan pelayanan publik tidak terganggu.
Kesiapan tersebut ditandai dengan apel siaga pengamanan aksi unjuk rasa serentak dalam rangka dua tahun pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Apel digelar di Lapangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Selasa pagi.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Syamsuwir, mengatakan apel gabungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan seluruh personel dalam mendukung pengamanan apabila aksi unjuk rasa berlangsung.
"Pada pagi hari ini, jajaran Pemko Pekanbaru bersama Polresta melaksanakan apel siaga. Hal ini guna memastikan kesiapan personel dalam mendukung pengamanan aksi unjuk rasa yang kemungkinan berlangsung hari ini," kata Syamsuwir usai apel.
Dalam mendukung pengamanan, Pemko Pekanbaru mengerahkan personel dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Personel tersebut berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Kesehatan (Dinkes).
Syamsuwir menyebutkan, sekitar 200 personel Pemko Pekanbaru disiagakan untuk membantu kepolisian sesuai kebutuhan di lapangan. Pemko juga bersinergi dengan TNI dan Polri guna mendukung pengamanan apabila diperlukan.
"Total personel dari Pemko Pekanbaru yang kami siagakan sekitar 200 orang. Kami membantu kepolisian sesuai dengan kebutuhan di lapangan," jelasnya.
Sementara itu, Kapolresta Pekanbaru Kombes Ronny Riantoko Eppang menegaskan, apel gabungan tidak hanya berfokus pada kesiapan pengamanan aksi unjuk rasa, tetapi juga memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pelayanan publik harus tetap berjalan optimal di tengah potensi kegiatan penyampaian aspirasi. Hal ini termasuk pelayanan di Kantor Gubernur Riau maupun lokasi lain yang berpotensi menjadi tempat berlangsungnya aktivitas masyarakat.
"Intinya, kami mengecek kesiapan Pemko Pekanbaru dalam melayani masyarakat. Pelayanan harus tetap berjalan dengan baik, baik untuk kegiatan aksi unjuk rasa maupun kegiatan masyarakat lainnya," terangnya.
Sebanyak 540 personel gabungan mengikuti apel siaga tersebut. Mereka terdiri atas personel Pemko Pekanbaru, Polresta Pekanbaru, dan jajaran polsek.
Terkait potensi aksi unjuk rasa hingga akhir Oktober, Ronny mengatakan situasi masih dinamis. Polresta Pekanbaru biasanya menerima informasi mengenai rencana aksi sekitar tiga hari sebelum pelaksanaan.
Dengan kondisi tersebut, jumlah aksi yang akan berlangsung maupun kebutuhan personel pengamanan masih dapat berubah sesuai perkembangan situasi di lapangan.
Ronny menegaskan, pihaknya siap memberikan pelayanan kepada masyarakat secara humanis. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga etika dan sopan santun ketika menyampaikan aspirasi di muka umum.
"Kami siap melayani masyarakat dengan baik dan humanis. Kami juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga etika dan sopan santun dalam menyampaikan aspirasi," tuturnya.
Ia berharap masyarakat Pekanbaru tetap menjaga citra kota yang ramah dan santun, termasuk dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Penyampaian aspirasi diharapkan berlangsung tertib dengan tetap menghormati hak masyarakat lainnya.
Untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kebutuhan pengamanan, Polda Riau juga telah menyiagakan personel tambahan. Meski demikian, Polresta Pekanbaru akan terlebih dahulu mengoptimalkan kekuatan personel yang dimiliki sebelum meminta penebalan pasukan.
"Penebalan pasukan dari Polda Riau sudah disiagakan. Namun, kami tetap mengedepankan personel kami terlebih dahulu. Karena, kami yakin masyarakat Pekanbaru dapat menyampaikan aspirasinya dengan sopan, ramah, dan beretika," pungkasnya.