JAKARTA (RA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan lahan seluas 1-2 juta hektare sebagai fondasi pengembangan industri bioetanol nasional. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk mengembangkan tiga komoditas utama, yakni tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pengembangan bioetanol tidak cukup hanya dengan membangun pabrik. Pemerintah harus memastikan terlebih dahulu ketersediaan bahan baku melalui pengembangan kawasan pertanian dalam skala besar yang terintegrasi dengan industri pengolahan.
"Etanol ini butuh lahan 1-2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia," ujar Amran, Senin (21/9/2026) kemarin.
Menurut Amran, ketiga komoditas tersebut akan dikembangkan sesuai potensi masing-masing daerah. Tebu menjadi salah satu fokus utama karena dinilai memiliki potensi besar sebagai bahan baku bioetanol. Sementara singkong dan jagung dikembangkan di wilayah yang memiliki kesesuaian lahan dan produktivitas tinggi.
"Ini cetak tebu, tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol," tegas Amran sebagaimana dikutip dari Beritasatu.com
Ia menjelaskan, kepastian bahan baku menjadi fondasi penting untuk menarik investasi industri bioetanol. Karena itu, pemerintah akan melakukan konsolidasi lahan dan menyiapkan kawasan produksi sebelum pembangunan industri dilakukan secara masif.
Untuk pembiayaan, pembangunan industri bioetanol nantinya dapat melibatkan BUMN dan sektor swasta. Pemerintah berperan menyiapkan kawasan, sementara investasi industri diperkuat melalui keterlibatan pihak swasta.
"Anggarannya mungkin 30% dari BUMN, 70% dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara," ungkapnya.
Amran menegaskan, pengembangan bioetanol harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pemerintah akan mendorong skema kemitraan agar masyarakat ikut menjadi bagian dari pertumbuhan kawasan pertanian dan industri.
"Ini tidak boleh monopoli, minimal 30% rakyat. Jadi rakyat menikmati. Sekarang enggak boleh di bawah 20%, harus 30% untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat," tegas Amran.