PEKANBARU (RA) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan Instruksi Wali Kota Pekanbaru tentang peningkatan kesiapsiagaan, pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) berjalan efektif di lapangan.
Tak hanya perangkat daerah, instruksi tersebut juga menyasar jajaran kecamatan hingga kelurahan. Seluruh unsur diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah yang memiliki potensi terjadinya kebakaran lahan.
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Plt Kalaksa BPBD) Kota Pekanbaru, Martin Manoluk mengatakan, penguatan koordinasi dilakukan melalui rapat lintas sektor yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Zulhelmi Arifin.
Menurut Martin, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah, camat, lurah, serta unsur terkait memiliki langkah yang sama dalam menghadapi potensi maupun dampak Karhutla di Kota Pekanbaru.
"Seluruh unsur harus bergerak secara terpadu. Kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi harus diperkuat sejak dini melalui pemantauan dan pencegahan," kata Martin, Senin (7/9/2026).
Martin menjelaskan, berdasarkan Instruksi Wali Kota Pekanbaru Nomor P.500.8.5.4/Setda-Tapem/6/2026 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla, seluruh unsur pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan.
Langkah tersebut meliputi pemetaan wilayah rawan Karhutla, memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana, serta memperkuat pemantauan terhadap titik panas, titik api, kondisi cuaca hingga laporan masyarakat.
Dalam pelaksanaan instruksi tersebut, BPBD Kota Pekanbaru menjadi salah satu unsur utama dalam penguatan koordinasi. BPBD mengoptimalkan Posko Pekanbaru Siaga Karhutla sebagai pusat kendali, koordinasi, informasi dan pelaporan.
"BPBD Kota Pekanbaru menjadi salah satu unsur utama dalam pelaksanaan koordinasi tersebut dengan mengoptimalkan Posko Pekanbaru Siaga Karhutla sebagai pusat kendali, koordinasi, informasi dan pelaporan," jelasnya.
Selain itu, BPBD juga diminta terus memutakhirkan peta wilayah rawan hingga tingkat kelurahan. Pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah pemantauan, patroli maupun penanganan apabila ditemukan potensi kebakaran.
Di tingkat kewilayahan, camat dan lurah juga mendapat peran penting. Mereka diinstruksikan mengaktifkan posko siaga, meningkatkan pemantauan di wilayah yang rawan kebakaran, serta menerima dan memverifikasi setiap laporan masyarakat.
Jika ditemukan kebakaran, jajaran kewilayahan diminta melakukan penanganan awal dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada BPBD untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
"Jadi, koordinasi harus berjalan dari tingkat kota sampai kecamatan dan kelurahan. Setiap laporan harus segera ditindaklanjuti dan tidak boleh dianggap sepele," tegas Martin.
Pemko Pekanbaru juga mengajak masyarakat ikut menjadi bagian dari upaya pencegahan Karhutla. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi memicu kebakaran.
Martin menegaskan, masyarakat memiliki peran penting dalam mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin. Karena itu, warga yang melihat titik api, kepulan asap maupun aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran diminta segera melaporkannya.
"Apabila terjadi kebakaran lahan maupun menemukan titik api, asap, atau aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran lahan, masyarakat kita minta segera melaporkannya ke call center 112," pungkasnya.