PEKANBARU (RA) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto memastikan Pemerintah Provinsi Riau tetap berkomitmen menyelesaikan pembayaran sisa bonus atlet Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas).
Namun, dirinya meminta para atlet bersabar. Dikarenakan kondisi fiskal daerah yang saat ini masih mengalami tekanan.
"Bonusnya sudah kita bayar 50 persen, tinggal 50 persen lagi. Kondisi fiskal kita sekarang memang tertekan sekali. Masih ada pemotongan anggaran TKD Pemerintah Pusat sekitar Rp1,2 Triliun," kata SF Hariyanto, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, keterlambatan pembayaran semata-mata disebabkan kemampuan keuangan daerah yang belum pulih. Sehingga sejumlah program pemerintah juga harus disesuaikan.
Ia menegaskan pemerintah tidak mengabaikan hak para atlet yang telah mengharumkan nama Riau di tingkat nasional.
Ia meminta para atlet memahami kondisi keuangan daerah dan memberi waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
"Kita bertahan dulu, kalau kondisi seperti ini kita harus sabar. Tapi ini akan selesai. Yang penting pemerintah punya niat baik untuk menyelesaikannya. Kita upayakan penganggaran di APBD Perubahan," ujarnya.
Sebelumnya, puluhan atlet dan pelatih peraih medali Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) 2024 kembali menggelar aksi damai untuk menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera merealisasikan sisa bonus prestasi yang hingga kini belum dibayarkan.
Aksi berlangsung di kawasan Stadion Utama Riau, Kamis (6/8/2026). Para atlet membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan agar pemerintah segera menepati janji pencairan bonus yang telah disampaikan sebelumnya.
Salah satu spanduk bertuliskan, "Cairkan bonus kami, kami telah berbuat, mana hati nurani pemerintah? Sampai kapan kami menunggu?" Sementara spanduk lainnya bertuliskan, "Donasi untuk pahlawan olahraga, 2 tahun diterlantarkan" dan "Bantuan korban bencana olahraga."
Tak hanya menyampaikan aspirasi, sejumlah atlet juga melakukan aksi penggalangan donasi kepada masyarakat yang melintas di sekitar lokasi sebagai bentuk sindiran terhadap belum tuntasnya pembayaran bonus yang dijanjikan pemerintah.