PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Kesehatan telah merilis Laporan Hasil Penyelenggaraan Kesehatan Haji Tahun 1447 Hijirah atau 2026 Masehi.
Dari 5.971 calon jemaah sasaran, terdapat 4.636 jemaah asal Riau dengan kuota 4.656 orang berhasil diberangkatkan ke Tanah Suci melalui 10 kloter penuh dan 1 kloter gabungan bersama Provinsi Kalimantan Barat.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, menyebutkan pelaksanaan pelayanan kesehatan haji di Riau berjalan dengan baik. Dengan kondisi seluruh jemaah yang berangkat telah menjalani pemeriksaan kesehatan.
"Pemeriksaan kesehatan jemaah mencapai 86,46% dari sasaran pada Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes). Meskipun begitu, tetap perlu adanya evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan haji ke depan," kata Zulkifli, Selasa (28/7/2026).
Adapu capaian layanan kesehatan tersebut, dikatakan Zulkifli, mencakup vaksinasi wajib untuk Meningitis, Polio, dan COVID-19 mencapai 100 persen bagi seluruh jemaah yang diberangkatkan. Sementara capaian pembinaan kesehatan mencapai 80%, sesuai target nasional.
"Tantangan besar tetap ada. Sebanyak 65,49 persen jemaah haji Riau termasuk kategori risiko tinggi (risti), terutama lansia dan penderita penyakit kronis. Kondisi ini memerlukan pembinaan dan pemantauan kesehatan yang lebih intensif selama di embarkasi maupun di Arab Saudi," ungkapnya.
Dilaporkannya, sebanyak 7 jemaah haji asal Riau meninggal di Arab Saudi. Rinciannya 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.
Berdasarkan waktu kejadian, 3 orang meninggal pada masa Pra Armuzna dan 4 orang pada masa Pasca Armuzna. Penyebab kematian didominasi penyakit kardiovaskular dan komplikasi penyakit berat.
"Jemaah yang meninggal berasal dari Kabupaten Kampar 3 orang, Pekanbaru 2 orang, Bengkalis 1 orang, dan Kuantan Singingi 1 orang," jelas Zulkifli.
Zulkifli menjabarkan terdapat 6 masalah utama yang dihadapi saat musim Haji 2026. Diantaranya ketidaksesuaian data Siskohatkes, sehingga riwayat penyakit dan faktor risiko belum terdokumentasi lengkap. Pendampingan Dinkes Provinsi ke Dinkes kabupaten kota dan Puskesmas hanya bisa dilakukan via Zoom dan telpon atau whatsapp.
Kemudian, tingginya proporsi jemaah risti, lansia dan penyakit kronis yang butuh pemantauan intensif. Dan juga keterbatasan logistik kesehatan, termasuk obat dan keterlambatan distribusi setelah fase Armuzna.
"Permasalahan lainnya juga disebabkan oleh keterbatasan petugas, dengan rasio 1 dokter dan 1 perawat untuk 1 kloter isi 450-an jemaah. Dan juga koordinasi layanan di Arab Saudi yang belum optimal, terutama rujukan, komunikasi pasien dirawat, keterbatasan ambulans, dan perubahan penempatan hotel," ungkapnya.
Permasalahan lainnya, dikatakan Zulkifli, yaitu penempatan kloter gabungan. Seperti Kloter BTH 10 yang jemaahnya dari 3 kabupaten kota dan ditempatkan di 3 hotel 3 sektor berbeda, hal ini menimbulkan pemantauan Tenaga Kesehatan Haji (TKH).
Meskipun begitu, untuk menjawab tantangan tersebut, TKH Provinsi Riau meluncurkan sejumlah inovasi selama di Arab Saudi. Diantaranya Program "One Day One Monitoring" yaitu pemantauan kesehatan harian khusus jemaah risti via kunjungan kamar.
Kemudian, menyediakan Kartu Monitoring Jemaah Risiko Tinggi, menghadirkan pengingat minum obat dan hidrasi, memberikan edukasi kesehatan berbasis kelompok, melakukan skrining cepat sebelum aktivitas berat, koordinasi cepat melalui Grup Komunikasi Digital, melakukan pendampingan prioritas bagi jemaah lansia dan disabilitas serta melakukan pemetaan jemaah risiko tinggi berdasarkan hotel.
"Inovasi tersebut mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan jemaah haji, khususnya dalam deteksi dini, pencegahan komplikasi penyakit, serta percepatan penanganan kasus di Arab Saudi," pungkasnya.
Dinas Kesehatan Riau berharap evaluasi ini menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan kesehatan haji pada musim berikutnya agar seluruh jemaah mendapatkan pelayanan yang lebih optimal dan aman.