PEKANBARU (RA) - Presidium Forum Silaturrahmi Yayasan Mitra dan UMKM Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Riau mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melanjutkan dan menyelesaikan seluruh tahapan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah memperoleh persetujuan atau approval dari BGN.
Desakan tersebut disampaikan perwakilan Presidium Forum Silaturrahmi Yayasan Mitra dan UMKM MBG Riau, Riza Zuhelmy, menyusul proses evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah dilakukan pemerintah.
Menurut Riza, yayasan dan mitra yang telah memperoleh persetujuan pembangunan SPPG membutuhkan kepastian terkait kelanjutan proses, mulai dari tahap persiapan hingga operasional.
"Kami mendesak BGN untuk melanjutkan dan menyelesaikan proses pembangunan SPPG yang sudah mendapatkan approval, baik yang masih dalam tahap persiapan, survei lapangan, verifikasi tahap dua, penentuan kelayakan, penunjukan Kepala SPPG maupun pembuatan Virtual Account (VA), baik untuk SPPG Aglomerasi maupun SPPG Terpencil," ujar Riza kepada Riauaktual.com, Senin (22/6/2026).
Ia menjelaskan, kondisi geografis Provinsi Riau yang terdiri dari wilayah daratan dan pulau-pulau kecil membuat keberadaan SPPG Terpencil sangat dibutuhkan untuk memastikan layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau seluruh masyarakat.
"Wilayah Riau banyak yang harus ditempuh melalui sungai, selat bahkan laut. Karena itu pembangunan SPPG Terpencil membutuhkan perhatian khusus agar pelayanan gizi tetap bisa menjangkau masyarakat," katanya.
Selain aspek pelayanan, Riza menilai kelanjutan pembangunan SPPG juga penting untuk menjaga iklim investasi yang sehat bagi yayasan dan mitra yang telah mengeluarkan modal besar.
Ia mengungkapkan bahwa pembangunan SPPG Terpencil membutuhkan biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.
"Untuk SPPG Terpencil itu tanah kita beli, bangunan kita bangun, peralatan kita sediakan sendiri. Kami membutuhkan kepastian waktu appraisal setelah pembangunan selesai 100 persen dan kepastian tahapan berikutnya seperti penunjukan Kepala SPPG serta pembuatan Virtual Account," jelasnya.
Menurutnya, biaya pembangunan SPPG Terpencil rata-rata mencapai lebih dari Rp1 miliar. Sementara jumlah penerima manfaat umumnya kurang dari 500 orang sehingga masa pengembalian investasi menjadi lebih panjang.
"Kalau dihitung berdasarkan jumlah pemanfaat, SPPG Terpencil bisa membutuhkan waktu hingga 10 tahun untuk mencapai break even point (BEP). Karena itu kami berharap skema dan rumus yang saat ini berlaku tidak berubah," ungkapnya.
Khawatir Penutupan Dapur Berdampak Luas
Di sisi lain, Forum Silaturrahmi Yayasan Mitra dan UMKM MBG Riau juga berharap evaluasi yang dilakukan BGN tidak berujung pada penutupan dapur layanan MBG.
Menurut Riza, penghentian operasional dapur tidak hanya berdampak terhadap keberlangsungan program, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi dan sosial masyarakat.
"Kalau dapur ditutup, dampaknya sangat besar. Mayoritas dapur di Riau belum beroperasi lebih dari satu tahun sehingga investasi yang dikeluarkan belum kembali," katanya.
Riza menyebut nilai investasi pembangunan satu dapur SPPG berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. Dengan masa operasional yang relatif singkat, sebagian besar mitra belum mencapai titik impas.
Selain itu, keberadaan dapur MBG juga menjadi sumber penghidupan bagi tenaga kerja lokal.
"Sebanyak 90 persen tenaga kerja di dapur berasal dari masyarakat sekitar. Kalau dapur berhenti beroperasi, mereka yang paling terdampak," ujarnya.
Tak hanya itu, program MBG juga dinilai memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah karena melibatkan banyak pelaku usaha kecil, pedagang dan petani sebagai pemasok bahan baku.
"Di dapur yang kami kelola saja ada lebih dari 20 UMKM, pedagang dan petani yang ikut terlibat menyuplai kebutuhan bahan baku. Jadi manfaat program ini dirasakan banyak pihak, mulai dari tenaga kerja hingga pelaku usaha lokal," kata Riza.
Karena itu, pihaknya berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah dapat menghasilkan perbaikan tata kelola tanpa mengorbankan keberlangsungan program yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.
"Kami mendukung evaluasi dan perbaikan. Namun kami berharap keberlanjutan program tetap menjadi perhatian karena manfaatnya sangat besar, baik bagi penerima manfaat maupun perekonomian masyarakat di daerah," pungkasnya.