PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mendorong terciptanya legalitas usaha masyarakat melalui Program Kemitraan dengan tema "Legalitas Kuat, UMKM Riau Maju".
Program kolaborasi antar instansi ini turut melibatkan Dinas Perindagkop UKM, BPJPH Riau dan Kementerian Hukum Riau.
Di mana, untuk pelaksanaan pertama berlangsung di Lobi Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4), Menara Lancang Kuning, Komplek Kantor Gubernur Riau, Jumat (12/6/2026).
Kepala DPMPTSP Riau Vera Angelika OK menyebutkan kolaborasi ini hadir guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat daya saing sektor UMKM serta solusi satu pintu untuk mempermudah pelaku usaha lokal dalam melengkapi perizinan, sertifikasi halal, hingga perlindungan hukum usaha.
"Melalui kemitraan dan integrasi layanan ini, diharapkan para pelaku UMKM di Provinsi Riau dapat lebih mudah dan cepat dalam memperoleh legalitas usaha yang lengkap, aman, dan siap bersaing di pasar yang lebih luas," kata Vera Angelika OK.
Dikatakan Vera, pihaknya berperan mempermudah perizinan berusaha melalui OSS, mendorong formalisasi usaha melalui penerbitan NIB dan memfasilitasi kemitraan UMKM dengan investor dan perusahaan besar.
"Kami juga mendukung akses pembiayaan melalui perbankan daerah dan program pemerintah serta mengintegrasikan promosi investasi dengan pengembangan UMKM lokal," katanya.
Dikatakan Vera, kegiatan ini ditargetkan akan terus berlangsung secara merata pada kabupaten kota lainnya.
"Untuk hari ini, memang kita fokuskan pada UMKM Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Dalam waktu dekat, akan berlanjut untuk seluruh UMKM kabupaten kota lain dan dilakukan kemitraan dengan investor, agar UMKM kita naik kelas," katanya.
Vera menyebutkan UMKM Naik Kelas merupakan proses peningkatan kapasitas dan kualitas usaha sehingga menjadi lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
"Karena UMKM tidak hanya bertujuan menambah omzet, tetapi juga harus berkembang dari sisi legalitas, manajemen, teknologi, akses pasar, dan akses pembiayaan," pungkasnya.