JAKARTA (RA) - Usai ditetapkan sebagai tersangka, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG.
Kuasa Hukum Sony, Krisna Murti, mengatakan pengajuan JC dilakukan untuk membantu penyidik mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Menurut dia, dalam pemeriksaan yang telah dijalani, Sony telah menyebut lebih dari 20 nama yang diduga berkaitan dengan kasus itu.
Di mana, salah satu dari nama tersebut, terdapat frasa "2 Orang Kolonel Usulan AHY".
Menanggapi hal tersebut, Partai Demokrat memberikan klarifikasi terkait pengaitan nama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono itu.
Demokrat melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra menegaskan AHY tidak memiliki hubungan dengan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya.
"Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya. AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya," kata Herzaky dalam keterangan tertulis.
"AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung," kata imbuhnya.
Ia juga menyoroti bahwa unggahan tersebut tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan frasa 'AHY' maupun '2 orang kolonel'. Namun, apabila yang dimaksud adalah Agus Harimurti Yudhoyono selaku ketua umum Partai Demokrat, Herzaky menyebut pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta.
Menurut Herzaky, frasa '2 orang kolonel usulan AHY' tidak dapat dikaitkan dengan AHY karena tidak didukung fakta yang dapat diverifikasi.
"Karena itu, frasa '2 Orang Kolonel usulan AHY', jika yang dimaksud menyangkut Agus Harimurti Yudhoyono, maka hal tersebut dapat dipastikan sebagai fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran," ujarnya.
Herzaky menyatakan Partai Demokrat tetap menghormati kebebasan pers dan mendukung kerja jurnalistik yang profesional. Namun, ia berharap setiap informasi yang menyebut nama individu maupun institusi disampaikan secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta yang telah terverifikasi.
"Partai Demokrat menghormati kebebasan pers dan mendukung kerja jurnalistik yang profesional. Namun, kami berharap setiap informasi yang menyebut nama individu maupun institusi disampaikan secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta yang terverifikasi," kata Herzaky.
Untuk diketahui, beredar nama-nama pejabat dan politisi yang disebutkan mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dalam BAP kasus BGN.
Diantaranya Kepala BGN yang baru dilantik Nanik S Deyang, Patris Rumbayan (Ibu Seskab Teddy), Ketua DPRD Jatim dan Jateng, Suardi Samiran, Jenderal (Purn) Dudung Abdurrahman (Kepala KSP), Putih Sari (Anggota DPR Komisi IX), Dr Maharani (Anggota DPR Komisi IX), Yahya Zaini (Wakil Komisi IX), Wihardi (Wakil Banggar DPR), Cucun Ahmad (Wakil DPR), Bima Arya (Wamendagri) dan Afriansyah Noor (Wamenaker).
Kemudian Ahmad Riza Patria (Wamendes), Felly Estelita Runtuwene (Ketua Komisi IX), Dek Gam (Anggota DPR), Muslim Ayub (Anggota DPR), Fitroh Rohcahyanto (Wakil Ketua KPK), Apsari Dewi (Kajari Purwakarta), Kombes Sumarni (Kapolres Bekasi), Irma Chaniago (Anggota DPR), Uya Kuya (Anggota DPR), Lula Kamal (PIC Menko Pangan), 2 Orang Kolonel usulan AHY serta GAMBI dan Kadin.