PEKANBARU (RA) – Kuasa hukum Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Kemal Shahab, menyoroti peran Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Riau, Ferry Yunanda, dalam persidangan dugaan korupsi yang tengah bergulir.
Menurut Kemal, fakta persidangan justru menunjukkan peran aktif Ferry dalam proses pengumpulan hingga distribusi dana dari para Kepala UPT.
“Di fakta persidangan, kita melihat begitu besarnya peran Ferry secara aktif, yang secara sadar mengambil uang, meminta uang, bahkan ada ancaman,” ujar Kemal usai sidang, Rabu (29/4/2026).
Ia menilai, informasi yang disampaikan Ferry kepada para Kepala UPT tidak utuh dan justru dipelintir, sehingga menimbulkan kesan adanya perintah yang harus dipatuhi.
“Pesan dari Kadis tidak disampaikan secara utuh, tetapi dipelintir, sehingga Kepala UPT merasa diancam dan menganggap itu sebagai perintah,” jelasnya.
Kemal menegaskan, Abdul Wahid disebut tidak mengetahui adanya perintah pengumpulan dana tersebut.
“Gubernur tidak tahu apa-apa soal perintah dari Kadis itu,” katanya.
Menurutnya, melalui komunikasi yang disampaikan Ferry, para Kepala UPT akhirnya menyerahkan sejumlah uang. Ferry juga disebut berperan dalam menyalurkan dana tersebut ke berbagai pihak.
“Ferry yang mendistribusikan uang itu, baik kepada pihak tertentu untuk diteruskan ke Dani M Nursalam, maupun kepada Pak Arief melalui sopirnya. Jadi perannya sangat signifikan,” ungkapnya.
Kemal bahkan menyebut, pihak yang seharusnya berada di kursi terdakwa justru adalah Ferry Yunanda.
“Dari awal kami sudah sampaikan, yang seharusnya diduga melakukan tindak pidana itu adalah Ferry Yunanda,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kemungkinan adanya praktik lama di lingkungan Dinas PUPR-PKPP yang menyeret kliennya ke dalam perkara ini.
“Secara tidak langsung kita melihat gambaran, jangan-jangan ini kultur lama di dinas. Pak Gubernur baru menjabat 2 sampai 3 bulan, lalu terjebak dalam situasi itu,” pungkasnya.