PEKANBARU (RA) - Kepolisian Daerah (Polda) Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026, di Aula Tribrata Lantai 5 Polda Riau, Senin (27/4/2026).
Rakor tersebut dibuka Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dengan dihadiri sejumlah pejabat penting, mulai dari Plt Gubernur Riau, Kapolda Riau, unsur TNI, hingga perwakilan instansi vertikal dan dunia usaha.
Dalam sambutannya, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menegaskan bahwa penanganan karhutla bukanlah tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen.
"Penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi kuat semua pihak agar upaya pencegahan dan penanganan berjalan optimal," ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 13 Februari hingga 30 November 2026.
Dari 12 kabupaten/kota, sebanyak 10 daerah telah menetapkan status siaga, sementara dua daerah lainnya masih dalam proses.
Selain itu, berdasarkan data BMKG, musim kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dan berlangsung lebih panjang, seiring potensi fenomena El Nino.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov Riau telah menyiapkan berbagai langkah strategis, mulai dari alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), dukungan operasi udara, hingga pelaksanaan modifikasi cuaca.
"Seluruh langkah ini bertujuan agar tidak ada keterlambatan dalam merespons dan tidak ada perbedaan persepsi di lapangan," tegasnya.
Plt Gubernur juga menyampaikan duka cita atas gugurnya salah satu personel dalam penanganan karhutla pada Maret 2026.
Ia menilai pengorbanan tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla memiliki risiko besar.
Sementara itu, Kapolda Riau dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla, khususnya potensi Super El Nino yang diperkirakan terjadi pada 2026.
"Kita dihadapkan pada ancaman nyata. Super El Nino berpotensi terjadi, seperti yang pernah terjadi pada 1997 dan 2015, yang menyebabkan kabut asap hingga ke negara tetangga," jelas Kapolda.
Ia menegaskan bahwa langkah preventif harus menjadi prioritas utama, termasuk melalui edukasi masyarakat dan penguatan kesadaran lingkungan.
Selama hampir satu tahun terakhir, Polda Riau telah melakukan berbagai upaya seperti edukasi di 73 kampus, sosialisasi di sebagian besar sekolah, serta program penanaman pohon melalui gerakan Green Policing.
Namun demikian, upaya tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan secara masif dan berkelanjutan.
Kapolda juga memaparkan sejumlah langkah konkret yang akan dilakukan, antara lain optimalisasi embung air, operasi modifikasi cuaca, pendirian posko siaga, pemasangan CCTv pemantauan hotspot, hingga patroli intensif di wilayah rawan.
"Kita harus memastikan kesiapan dari hulu hingga hilir, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rakor Karhutla 2026 juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk keseriusan seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana.
Selain itu, sejumlah pemaparan turut disampaikan, di antaranya oleh BMKG terkait prediksi musim kemarau dan potensi El Nino, Bupati Siak Afni Zulkifli terkait restorasi gambut, BPBD terkait kesiapsiagaan, serta Polda Riau terkait strategi terpadu penanggulangan karhutla.