PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengupayakan menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat perihal tuntutan massa aksi yang menolak direlokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Riau M Job Kurniawan menyebutkan pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Kehutanan.
"Sudah kita upayakan dan komunikasikan dengan Kemenhut. Sudah janji akan zoom siang tadi," kata M Job, Selasa (14/4/2026).
Namu, dikatakan Job, hal tersebut ditolak oleh perwakilan massa aksi. Dikarenakan, mereka hanya ingin melakukan komunikasi daring dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
"Ditolak oleh mereka. Karena maunya zoom dengan Presiden," pungkasnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyiapkan relokasi masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) secara terencana dan berkeadilan, dengan tetap melindungi hak-hak warga.
Penegasan tersebut disampaikan saat menerima perwakilan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) di Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026).
“Mengenai relokasi TNTN, untuk usulan-usulan yang mereka sampaikan di forum dialog tadi, kami terima dan akan diskusikan," ujar SF Hariyanto.
Ia menjelaskan, Pemprov Riau telah mengambil langkah awal dengan mengusulkan penyediaan lahan pengganti kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari solusi relokasi yang komprehensif.
Berdasarkan data Pemprov Riau, sekitar 10.600 hektare lahan di TNTN saat ini ditempati oleh 3.916 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, relokasi yang telah terealisasi baru mencapai 633 hektare atau mencakup 227 KK.
Artinya, masih diperlukan sekitar 9.966 hektare lahan pengganti yang telah dipetakan. Namun, pelaksanaannya membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat. Meski demikian, Pemprov Riau menyatakan siap mengawal proses tersebut hingga tuntas.
“Soal lahan pengganti sudah kami sampaikan ke pusat, sudah kami surati ke pusat,” jelasnya.