PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprob) Riau tengah mematangkan persiapan Apel Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) skala besar pada Maret 2026 mendatang.
Agenda ini akan dilaksanakan bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) sebagai bentuk penguatan mitigasi bencana asap di tingkat nasional.
Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi memastikan seluruh perangkat daerah, mulai dari BPBD hingga dinas terkait, akan bersinergi untuk menyukseskan apel kesiapsiagaan karhutla, rencananya dipusatkan di Pangkalan TNI AU (Lanud) Roesmin Nurjadin.
"Prinsipnya, Riau sudah berpengalaman melaksanakan kegiatan serupa pada tahun lalu. Secara teknis dan koordinasi lapangan, kami sudah sangat siap mendukung kehadiran bapak Menko Polkam guna memastikan Riau bebas dari bencana asap tahun ini," katanya, Jumat (27/2/2026).
Sebagai langkah nyata di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Riau telah bergerak cepat dengan menetapkan status siaga darurat Karhutla.
Status ini berlaku mulai 13 Februari 2026 hingga 30 November 2026 mendatang, mencakup masa perlindungan selama lebih dari sembilan bulan.
Penetapan status siaga yang cukup panjang tersebut diambil sebagai langkah antisipatif guna menghadapi fluktuasi cuaca ekstrem.
"Dengan status ini, seluruh instansi terkait dapat lebih fleksibel dalam mengalokasikan anggaran dan mengerahkan peralatan pendukung guna menekan munculnya titik panas (hotspot) di titik-titik rawan," kata Syahrial Abdi.
Sementara itu, Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago mengungkapkan bahwa pemilihan Riau sebagai lokasi pusat kegiatan didasari oleh pertimbangan geografis dan strategis.
"Riau dinilai sebagai wilayah prioritas utama karena memiliki karakteristik lahan gambut yang sangat luas dan sangat rentan mengalami kebakaran hebat saat musim kemarau," katanya.
Djamari menekankan bahwa penguatan kesiapsiagaan di Bumi Lancang Kuning merupakan kebutuhan yang mendesak bagi stabilitas wilayah.
"Potensi asap lintas batas negara serta dampaknya yang luar biasa terhadap sektor ekonomi dan kesehatan masyarakat menjadikan koordinasi ini tidak bisa ditunda lagi," tegasnya.