PEKANBARU (RA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau mencatat penerimaan pajak sebesar Rp6,87 triliun hingga akhir Juni 2025. Angka ini setara dengan 38,76% dari total target tahunan sebesar Rp17,75 triliun.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Riau, Bambang Setiawan, menjelaskan bahwa meskipun target tahun ini lebih kecil dibandingkan 2024, pihaknya tetap optimistis akan mampu mencapainya hingga akhir tahun.
"Penurunan target tahun ini salah satunya disebabkan oleh perubahan pengadministrasian pajak sesuai Pasal 464 PMK Nomor 81 Tahun 2024. Kini, pengelolaan pajak untuk Wajib Pajak Cabang dilakukan secara terpusat berdasarkan NPWP sesuai domisili," terang Bambang, Rabu (30/7/2025).
Bambang juga mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, penerimaan bruto pajak pada Juni 2025 justru mengalami kenaikan sebesar 6,65% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Namun, dari sisi kelompok jenis pajak, terdapat dinamika yang perlu dicermati. Kelompok Pajak Penghasilan (PPh) mengalami kontraksi 10,36%, terutama pada PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 di sektor administrasi pemerintahan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga mengalami penurunan sebesar 6,19% secara neto.
"Meski dua kelompok pajak utama mengalami kontraksi, penerimaan dari kelompok pajak lainnya justru tumbuh signifikan sebesar 34,79%, terutama dari bunga penagihan dan deposit pajak," jelas Bambang.
Selain penerimaan pajak, DJP Riau juga mencatat kinerja positif dalam hal kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hingga akhir Juni 2025, tercatat sebanyak 355.770 SPT Tahunan telah dilaporkan oleh Wajib Pajak, atau sekitar 84,94% dari target 408.329 SPT.
Dia merinci, SPT yang telah disampaikan di wilayah Provinsi Riau terdiri dari SPT Orang Pribadi Karyawan sebanyak 282.883, SPT Orang Pribadi Non-Karyawan sebanyak 51.847 dan SPT Badan sebanyak 21.040.
Bambang menegaskan bahwa menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2025, DJP Riau akan terus berinovasi dan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak.
"Kami akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga, asosiasi, dan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan," tutupnya.