JAKARTA (RA) - Gubernur Riau, Abdul Wahid, memaparkan sejumlah potensi besar sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Provinsi Riau kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pertemuan di Kantor Menko Perekonomian, Selasa (6/5/2025) kemarin.
Dalam pemaparannya, Gubri mengusulkan Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis untuk dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurutnya, Pulau Rupat memiliki posisi strategis dan potensi investasi yang besar jika dikembangkan dengan dukungan pemerintah pusat.
"Pulau Rupat sangat layak dikembangkan sebagai KEK. Lokasinya strategis dan dikelilingi potensi industri yang kuat. Dengan dorongan dari pusat, kawasan ini bisa menjadi penggerak ekonomi baru di Riau," kata Wahid.
Selain Pulau Rupat, Wahid juga mengusulkan pengembangan kawasan logistik perkapalan di Pulau Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang kaya akan mineral silika dan berpotensi untuk industri kaca dan teknologi.
Tidak hanya itu, Wahid menyoroti potensi Kawasan Ekonomi Bukit Batu dengan lahan sekitar 8.000 hektare yang dinilai siap dikembangkan menjadi kawasan industri baru. Ia juga mengusulkan Pulau Burung sebagai pusat industri kelapa dan pertanian terpadu berbasis halal hub.
"Jika semua potensi ini terintegrasi, pertumbuhan ekonomi Riau akan melonjak signifikan. Yang paling penting, ini akan membuka lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan," tambah Wahid.
Menanggapi hal tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik inisiatif Gubernur Riau. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan sebuah KEK sangat ditentukan oleh kesiapan industri utama yang akan menopangnya.
"Kalau industrinya sudah ada, KEK akan berkembang lebih cepat. Tapi jika belum ada, itu akan menjadi tantangan besar," ujar Airlangga.
Airlangga juga mengingatkan bahwa kawasan Selat Malaka merupakan jalur perdagangan strategis dunia. Oleh sebab itu, menurutnya, daya saing antardaerah menjadi hal yang krusial agar KEK yang diajukan tidak tertinggal dari provinsi lain.
"Banyak KEK gagal bukan karena ide yang buruk, tapi karena infrastruktur belum siap. Maka penting bagi pemerintah daerah menyiapkan jalan, pelabuhan, dan lahan matang," tegasnya.
Pemerintah pusat, lanjut Airlangga, sangat terbuka terhadap usulan dari daerah. Ia mendorong Pemerintah Provinsi Riau untuk menyusun studi kelayakan yang kuat dan melakukan komunikasi intensif dengan Dewan Nasional KEK serta tim teknis terkait.
"Silakan komunikasi dengan dewan dan tim khusus. Tapi sebelum itu, siapkan studi kelayakan yang betul-betul matang dan mampu bersaing secara internasional," tutup Airlangga.