JAKARTA (RA) - Pengamat politik dan filsuf, Rocky Gerung, menilai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Menurutnya, konstitusi memberikan ruang untuk hal tersebut jika ada alasan yang memadai.
"Muncul isu pemakzulan wakil presiden, apakah itu salah? Ya enggak, karena ada fasilitas disediakan oleh konstitusi, disediakan oleh hukum," kata Rocky melalui kanal YouTube pribadinya, Selasa (29/4/2025) yang dilansir dari Rmol.id.
Rocky justru melihat mempertahankan Gibran dalam posisi strategis saat ini berisiko lebih besar, mengingat ketidaksiapan sang wakil presiden dalam menghadapi tantangan global yang kompleks.
"Kan mulai terlihat bahwa Gibran sedang dipersiapkan, karena kalau terjadi sesuatu pada Presiden Prabowo maka Gibran yang akan mengambil alih. Justru itu lebih berbahaya," tegas Rocky.
Ia mengkritik partai politik yang menurutnya mulai bersikap pragmatis, mempertahankan posisi Gibran demi stabilitas kekuasaan jangka pendek, bukan demi kepentingan bangsa.
Menurutnya, Gibran belum memiliki kapasitas yang matang untuk mengemban tugas kenegaraan pada level tertinggi, apalagi di tengah situasi geopolitik dunia yang penuh krisis.
"Bayangkan Indonesia terlibat di dalam kompetisi politik global dengan Gibran sebagai pemimpin, entah secara resmi atau didorong lagi," ujarnya.
Rocky juga menyebut bahwa Gibran terlalu cepat masuk ke dalam arena politik nasional tanpa proses pendewasaan politik yang memadai. Ia menyalahkan Presiden Joko Widodo, yang dinilai memasukkan Gibran terlalu dini ke panggung kekuasaan.
Lebih lanjut, Rocky menegaskan bahwa kritik dari publik, termasuk mahasiswa dan para purnawirawan TNI, bukan bentuk serangan politik melainkan evaluasi terhadap kualitas kepemimpinan.
"Kapasitas Gibran yang memang belum sanggup untuk memikul beban atau memikirkan hal-hal yang rumit di dalam sistem dunia yang sedang mengalami turbulensi multidimensi hari-hari ini," pungkasnya.