PEKANBARU (RA) – Bupati Bengkalis Kasmarni mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur Riau dan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Riau yang digelar di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Kamis (17/4/2025).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Gubernur Riau H. Abdul Wahid, didampingi Pj Sekda Provinsi Riau Taufik OH dan Plt Kepala Bappeda Provinsi Riau Purnama Irawansyah.
Pertemuan ini membahas berbagai persoalan strategis daerah seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketahanan pangan. Seluruh permasalahan tersebut direncanakan akan disampaikan ke Kementerian terkait guna mendapatkan solusi konkret.
Bupati Kasmarni dalam kesempatan itu menyampaikan sejumlah usulan pembangunan strategis yang membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN. Usulan tersebut antara lain:
Pembangunan Jembatan Pulau Bengkalis – Pulau Sumatera
Kawasan Industri Buruk Bakul
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat
Pengaman Pantai (penanganan abrasi)
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Pulau Bengkalis
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Rupat
Akses Jalan Tanjung Kapal – Tanjung Medang
Pembangunan destinasi wisata dan event tahunan
Jalan Poros Duri – Sei Pakning
Pengembangan SM Balai Raja sebagai Eco Park
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Mandau
Perubahan status Jalan Lingkar Barat Duri menjadi Jalan Nasional
Bupati menekankan pentingnya perubahan status Jalan Lingkar Barat Kota Duri agar kendaraan bertonase besar tidak lagi masuk ke pusat kota. Sebagai gantinya, Jalan Nasional di tengah kota (Jalan Hang Tuah) diminta untuk diturunkan statusnya menjadi jalan kabupaten.
“Dengan begitu, truk-truk besar tidak lagi masuk ke tengah Kota Duri, tapi menggunakan Jalan Lingkar Barat,” jelas Kasmarni.
Ia juga mengusulkan pertukaran ruas jalan antara Jalan Lingkar Barat Duri (33 km) dengan Jalan Duri–Kandis (25 km), yang merupakan bagian dari Jalan Lintas Sumatera dan terkoneksi langsung dengan pintu tol di Desa Air Kulim hingga Kelurahan Balai Raja.
Selain infrastruktur, Kasmarni juga mendorong agar Gubernur Riau melakukan konsolidasi ke Kementerian Keuangan RI untuk memastikan kejelasan proses transfer dana pusat ke daerah.
“Pemkab Bengkalis tidak bisa hanya mengandalkan PAD, karena kita membangun wilayah yang terdiri dari tiga pulau. Kami sangat berharap adanya kepastian transfer dana dari pusat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kasmarni juga meminta perhatian Pemprov Riau agar dapat mengalokasikan Bantuan Keuangan (Bankeu) resmi untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Bengkalis.
“Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Bapak Abdul Wahid, permohonan kami dapat menjadi atensi,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Riau Abdul Wahid menyambut baik seluruh masukan dan menyatakan siap mendorong percepatan pembangunan daerah secara kolaboratif.
“Saya ingin kita membangun daerah bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Insya Allah, saya juga akan mengajak seluruh kepala daerah untuk bersama-sama berkunjung ke kementerian guna menggalang dukungan,” ucapnya.
Turut mendampingi Bupati Bengkalis dalam rakor tersebut, Sekda Bengkalis dr. Ersan Saputra TH, Kepala Bappeda Rinto, Kadis PUPR Ardiansyah, Kadis Perhubungan Adi Pranoto, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kadis Pariwisata, serta Kadis Kominfotik Bengkalis Suwarto. (infotorial)