JAKARTA (RA) - Gubernur Riau (Gubri) H. Abdul Wahid melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meminta dukungan pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Riau yang luasnya mencapai 5,4 juta hektar.
Pertemuan berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Jumat (11/4/2025), dan disambut langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama jajaran.
Dalam kesempatan itu, Gubri Abdul Wahid mengungkapkan kompleksitas permasalahan hutan di Riau, mulai dari keberadaan kebun dalam kawasan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga keterbatasan anggaran daerah untuk pengelolaan yang optimal.
"Kami hadir bersama rombongan, termasuk Ketua DPRD Riau, untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan di lapangan. Kawasan hutan Riau sangat luas, namun kemampuan pendanaannya sangat terbatas. Kami memohon dukungan Pak Menteri agar pengelolaan hutan bisa lebih efektif," ujar Gubri.
Ia menambahkan, dukungan yang dimaksud tidak hanya berupa teknis maupun regulasi, tetapi juga peluang pendanaan dari skema kerja sama internasional.
"Kami ingin mendapatkan peluang-peluang pendanaan melalui Kementerian Kehutanan, baik dari kerja sama bilateral maupun multilateral. Kami percaya Kementerian dapat menjembatani pengelola landscape seperti Riau dengan negara-negara donor," sambungnya.
Gubri mengungkapkan bahwa Pemprov Riau telah mempersiapkan sejumlah langkah untuk mengakses peluang pendanaan, salah satunya dengan menyiapkan kerangka pengaman (safeguard) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) REDD+.
"Kami sudah berada pada tahap readiness. Kinerja pengelolaan kawasan hutan yang kami lakukan semestinya bisa diukur dan dibayar dalam bentuk dukungan pendanaan program-program berkelanjutan. Untuk itu, baseline sangat penting sebagai bagian dari arsitektur REDD+ yang diakui secara global," terang Gubri.
Program REDD+ sendiri merupakan skema pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan. Simbol "+" mencerminkan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta peningkatan cadangan karbon hutan.
Menanggapi permintaan Gubri Abdul Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung daerah dalam mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan.
Ia juga menilai bahwa Riau merupakan provinsi strategis dalam program pengurangan emisi karbon nasional.
"Kami sangat memahami tantangan yang dihadapi Provinsi Riau. Dengan luas kawasan hutan yang begitu besar dan potensi karbon yang tinggi, Riau memang perlu mendapat perhatian khusus. Kami siap memfasilitasi pembukaan akses terhadap pendanaan internasional, termasuk skema REDD+," ujar Raja Juli.
Ia juga menegaskan bahwa KLHK akan mendukung upaya Riau dalam menyiapkan dokumen teknis dan memperkuat kapasitas kelembagaan agar dapat memenuhi standar global dalam pengelolaan hutan dan mitigasi perubahan iklim.
"Kementerian akan mendampingi Riau dalam mempersiapkan baseline data, penyusunan proposal pendanaan, hingga penguatan institusi lokal agar lebih siap menjalin kerja sama internasional. Ini bagian dari komitmen kita bersama untuk menjaga hutan Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya," pungkasnya