RIAU (RA) - Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Riau yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Riau, Kamis (20/3/2025).
Mereka menyuarakan penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang telah disahkan menjadi UU TNI selagi aksi unjuk rasa ini yang berbarengan dengan aksi unjuk rasa se-Indonesia ini digelar.
Mahasiswa tegas menolak UU TNI karena dinilai berpotensi menghidupkan kembali konsep dwifungsi ABRI yang pernah terjadi di era Orde Baru.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti kurangnya transparansi dalam pembahasan revisi UU TNI. Mereka mengkritik pertemuan yang dilakukan di hotel mewah, yang dinilai bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran yang sering digaungkan pemerintah.
"Kami hadir di sini untuk menolak revisi UU TNI yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan reformasi. Pembahasannya dilakukan secara tertutup di hotel mewah. Bagaimana mungkin efisiensi anggaran dijalankan jika diskusi dilakukan di tempat mahal?" kata salah satu orator.
Selain itu, mahasiswa juga menolak kemungkinan kembalinya peran ganda TNI dalam ranah sipil, yang menurut mereka merupakan kemunduran demokrasi. Mereka mencontohkan posisi Direktur Utama Perum Bulog yang saat ini dijabat oleh seorang perwira aktif berpangkat Mayjen TNI.
"Akan sangat berbahaya jika TNI kembali masuk ke jabatan sipil. Hari ini saja, Dirut Bulog dijabat oleh Mayjen TNI. Apa urgensinya? Apa kepentingannya?" pungkasnya.
Para mahasiswa juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menolak UU TNI ini karena sejarah kelam di masa lalu yang membuktikan bahwa kekuasaan di bawah kendali militerisme hanya menyengsarakan rakyat dan membuat korban tak berdosa berjatuhan.
Mahasiswa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini dan memastikan revisi UU TNI tidak mengarah pada pengembalian dwifungsi ABRI.