BATAM (RA) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menegaskan komitmennya terhadap integritas organisasi dengan mendeklarasikan sikap menolak penyalahgunaan kekuasaan dan dualisme kepengurusan.
Deklarasi ini dilakukan pada Jumat (14/2/2025), hanya empat hari setelah PWI Pusat menetapkan Marganas Nainggolan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Kepri masa bakti 2023-2028, menggantikan Andi Gino yang diberhentikan.
Dalam konferensi pers di Batam, Marganas menegaskan bahwa keputusan dirinya menerima jabatan ini didasarkan pada loyalitas terhadap PWI dan semangat menjaga soliditas organisasi.
"Saya mendukung PWI yang berintegritas. Saya anggap PWI itu satu," ujar Marganas, yang telah menjadi anggota PWI sejak 1986.
Ketua Organizing Committee (OC) Konferensi Luar Biasa (KLB) PWI Kepri, Tunggul Manurung, mengumumkan bahwa KLB akan digelar pada 22-23 Februari di Hotel 89, Batam, dengan agenda utama pemilihan Ketua PWI Kepri.
Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Kepri, Ramon Damora, menegaskan bahwa forum ini akan fokus pada pemilihan ketua tanpa agenda lain.
Sebelumnya, PWI Pusat memberhentikan Andi Gino dengan alasan pelanggaran Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD-PRT) organisasi, terutama terkait kehadirannya dalam perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Banjarmasin.
Keputusan pemberhentian tersebut tertuang dalam SK PWI Pusat Nomor: 121-PGS/A/PP-PWI/II/2025 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PWI Zulmansyah Sekedang, Sekretaris Jenderal Wina Armada Sukardi, dan Ketua Bidang Organisasi Mirza Zulhadi pada 10 Februari 2025.
Sebagai bentuk komitmen menjaga marwah organisasi, PWI Kepri mendeklarasikan 10 poin integritas, antara lain menolak penyalahgunaan kekuasaan, menegakkan transparansi, serta menjaga independensi organisasi dari kepentingan politik dan bisnis.
10 Poin Deklarasi Integritas PWI Kepri:
1.Menolak penyalahgunaan kekuasaan dalam organisasi.
2.Menegakkan PD-PRT sebagai pilar organisasi.
3.Mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana organisasi.
4.Menolak dualisme, mengutamakan rekonsiliasi berbasis keadilan.
5.Menjaga independensi organisasi dari kepentingan politik dan bisnis.
6.Mendorong penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan dengan audit forensik.
7.Memulihkan kredibilitas dan profesionalisme PWI.
8.Mengawal kebebasan pers yang bertanggung jawab.
9.Menjaga solidaritas dan persatuan wartawan.
10.Mendorong reformasi organisasi demi masa depan PWI yang lebih baik.