Tokoh Kuansing, Ahdanan: Pejabat Tidak Boleh Memaksakan Pilihan dalam Pilkada

Tokoh Kuansing, Ahdanan: Pejabat Tidak Boleh Memaksakan Pilihan dalam Pilkada
Tokoh masyarakat Kuantan Singingi (Kuansing), Ahdanan.

KUANSING (RA) – Menjelang Pilkada serentak yang akan dilaksanakan dalam waktu sekitar satu bulan, suasana kampanye mulai memanas. Hiruk-pikuk pendukung pasangan calon (paslon) sudah mulai terasa, dan tak jarang berujung pada upaya saling menjatuhkan antar-kandidat.

Tokoh masyarakat Kuantan Singingi (Kuansing), Ahdanan, menilai praktik politik saling menjatuhkan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.

Menurutnya, setiap kandidat dan tim sukses (timses) seharusnya mengedepankan program-program yang diusung berdasarkan visi-misi yang telah dipublikasikan melalui situs Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sungguh memprihatinkan, bahkan ada orang-orang yang bukan bagian dari tim kampanye merasa bebas untuk menjatuhkan kandidat lain. Ini bukan politik yang baik," ujar Ahdanan pada Rabu (23/10/2024).

Mantan Ketua Panwaslu Kuansing ini juga menyoroti fenomena pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk mempengaruhi masyarakat agar mendukung paslon tertentu.

Menurutnya, tindakan ini melanggar undang-undang, karena pejabat tidak boleh berpihak atau menekan masyarakat untuk memilih pihak tertentu.

"Ironisnya, ada pejabat yang secara terang-terangan melakukan hal ini, bahkan sampai membuat masyarakat merasa terancam atau khawatir akan nasib keluarga mereka jika tidak mengikuti arahan," lanjutnya.

Ahdanan juga mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kuansing dan jajarannya untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Ia mengkritik Bawaslu yang hanya menunggu laporan, tanpa inisiatif untuk bertindak sesuai tugasnya.

"Tugas Bawaslu tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga harus melakukan pencegahan dan pengawasan aktif. Jika mereka tidak bekerja sesuai aturan, masyarakat berhak melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," tegasnya.

Ahdanan menambahkan bahwa demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika semua pihak mematuhi aturan dan menjalankan proses pemilihan secara adil. Ia mengajak semua pihak untuk menciptakan suasana Pilkada yang jujur dan berintegritas.

"Mari kita wujudkan demokrasi yang bermartabat. Menang dengan terhormat, dan jika kalah, kita tidak merasa dicurangi," tutupnya.

#Politik #PILKADA DAN PILGUB #Kuansing

Follow WhatsApp Channel RiauAktual untuk update berita terbaru setiap hari
Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index