PELALAWAN (RA) - Akibat mengalami defisit anggaran hingga mencapai Rp.7 triliun, mengakibatkan pihak Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS menaikkan premi dari setiap golongan.Langkah ini mendapat kritik keras dari berbagai pihak tak terkecuali dari Dewan Pelalawan,salah satunya H.Abdullah,A.Md Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Pelalawan.

"Ya, terkait dinaikkannya premi harga BPJS sangat memberatkan Warga.Sejumlah masyarakat yang mengaku menggunakan BPJS merasa keberatan Terhadap naiknya premi BPJS.Bukannya malah memperbaiki dan meningkatkan  pelayanan malah menaikkan premi.Saya Kira diseluruh Indonesia pelaksanaan BPJS masih saja ada permasalahan.Apalagi berbicara BPJS di Kabupaten Pelalawan Riau," papar Abdullah yang juga Sekretaris Fraksi Madani DPRD Pelalawan kepada wartawan, Rabu (16/3).

Dimana kenaikan premi BPJS yang baru akan berlaku pada 19 Maret 2016  mendatang,yakni Golongan 1 dari Rp.59.500 ribu ke Rp. 80 ribu,Golongan 2  dari Rp.42.500 ke  Rp.51 ribu,Golongan 3 dari Rp.25.500 ke Rp.30 ribu.

"Kita sangat mengkritik keras hal ini, seharusnya dari awal BPJS ini Berjalan peningkatan pelayanan ke masyarakat harus juga berjalan dan dinikmati Masyarakat.Saya yakin masih banyak Masyarakat yang belum menikmati pelayanan maksimal.Jadi Hal yang wajaar kalau program yang awalnya untuk memudahkan Masyarakat dengan kenaikan premi ini malah menyusahkan Masyarakat," papar Abdullah politisi muda PKS ini.

Bayangkan saja, sambung Abdullah, permasalahan pelayanan BPJS masih dipertanyakan seperti adanya rumah sakit yg membatasi Quota BPJS atau rujukan kerumah sakit yang tidak diterima karena alasan penuh,perbedaan pelayanan rumah sakit terhadap peserta BPJS, pembatasan obat bagi peserta BPJS.

Belum lagi persoalan dokter-dokter terkit dana kapitasi pembagian yang diperuntukkan bagi dokter, perawat dan rumah sakit dari BPJS.

"Saya berbicara keseluruhan tentang BPJS.Meskipun Saya mengambil Contoh apa yang terjadi di Pellawan meskipun keyakinan Saya sangat besar pelaksanaan BPJS masih bermasalah diseluruh daerah.Seharusnya ada solusi soal BPJS ini.Selanjutnya jaminan peningkatan pelayanan BPJS.Kalau sudah naik preminya Tapi peningkatan mutu pelayanan tidak ditingkatkan tentu Masyarakat sangat dirugikan," tutupnya.


Laporan : JYP