PEKANBARU (RA)- Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemko Pekanbaru tahun 2014, buruk. Karenanya, Pemko meraih Wajar Dengan Pengeculian (WDP) tahun 2014. Salah satu faktornya karena buruknya pengelolaan aset. Karena kondisi ini, Fraksi PDI-P DPRD Pekanbaru merekomendasikan kepada Walikota Pekanbaru Firdaus untuk mengganti kepala SKPD terkait, yakni Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Diskes) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD).

Terutama yang berhubungan dengan pengelolaan aset, keuangan dan lainnya. Sebab, karena kinerja mereka lah, Pekanbaru gagal meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Dari hasil audit BPK itu, ada 3 SKPD yang tidak menyelesaikan laporannya. Makanya, PDI-P merekemondasikan 3 SKPD tersebut, harus diberi sanksi. Kalau perlu ganti kepala SKPD-nya. Karena ini buruk bagi kinerja untuk ke depannya," kata Hotman Sitompul anggota Fraksi.

Buruknya pengelolaan tersebut, dibuktikan adanya temuan 27 mobil dinas, laptop yang belum dikembalikan. Belum lagi masalah lainnya. Tidak hanya pengelolaan aset, mengenai pendapatan dari
pajak juga tidak memenuhi target tahun 2014 lalu.

Dari target Rp 340 miliar, hanya terealisasi Rp 290 miliar. Pemberian insentif pada penerangan jalan umum dan reklame juga menjadi perhatian. Masalah ini harus diselesaikan. Yang lebih memprihatinkan mengenai retribusi. Dari target Rp 167 miliar, hanya terealisasi Rp 80 miliar.